Kotabaru, Kalsel | TAKAM5.com — Pemerintah Kabupaten Kotabaru memproyeksikan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2027 mendatang mencapai Rp3,96 triliun. Rencana anggaran tersebut disiapkan untuk mendanai sejumlah program prioritas dan pelayanan dasar masyarakat.

Proyeksi tersebut disampaikan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru Masa Persidangan III Rapat ke-16 Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotabaru, Senin (13/7).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj. Suwanti, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Kotabaru, unsur Forkopimda, kepala SKPD, dan anggota legislatif setempat.

Dalam pidato Bupati Kotabaru yang dibacakan oleh Wakil Bupati, disebutkan bahwa struktur anggaran TA 2027 juga memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp3,87 triliun. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan daerah lain yang sah.

Pemerintah daerah menjelaskan penyusunan APBD 2027 ini tetap mengacu pada arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi “Kotabaru Hebat”.

Nantinya, alokasi anggaran belanja senilai Rp3,96 triliun akan difokuskan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer.

“Kebijakan anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta pencapaian target pembangunan sesuai RPJMD,” demikian petikan pidato Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, Senin (13/7).

Selain menyerahkan dokumen KUA-PPAS, Pemkab Kotabaru secara bersamaan juga mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis kepada pihak legislatif, yaitu:

• Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan: Sebagai landasan hukum percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.
• Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah: Ditujukan untuk melestarikan nilai budaya lokal serta memperkuat identitas daerah.
• Raperda tentang Desa Wisata atau Kampung Wisata: Menjadi payung hukum pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Kotabaru berharap proses pembahasan KUA-PPAS serta ketiga Raperda tersebut dapat berjalan efektif bersama DPRD, sehingga penetapan APBD TA 2027 bisa diselesaikan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup secara resmi dengan penyerahan dokumen KUA-PPAS 2027 dan tiga berkas Raperda secara simbolis kepada anggota DPRD Kotabaru, Hj. Nurhaida, sebagai tanda dimulainya tahapan pembahasan legislatif.

The post Pemkab Kotabaru Proyeksi Belanja Daerah 2027 Capai Rp3,96 Triliun appeared first on Takam5.com.

Kotabaru, Kalsel | TAKAM5.com — Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) yang bekerja sama dengan KONI Kotabaru resmi membuka turnamen futsal bertajuk Saijaan League Futsal Competition Kotabaru Hebat 2026. Kompetisi ini digelar di Alwiesta Futsal Arena pada Senin (13/7).

Turnamen yang akan berlangsung selama enam hari hingga 18 Juli mendatang ini diproyeksikan sebagai wadah pembinaan jangka panjang untuk menjaring bibit-bibit atlet futsal potensial dari daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Eka Saprudin, membuka langsung kompetisi tersebut dengan membacakan sambutan tertulis dari Bupati Kotabaru. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya esensi olahraga dalam membentuk integritas kepribadian generasi muda.

“Olahraga bukan semata-mata tentang meraih kemenangan, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter, kedisiplinan, sportivitas, kerja sama tim, serta semangat pantang menyerah,” kata Eka saat membacakan sambutan Bupati, Senin (13/7).

Pemerintah daerah berharap lewat kompetisi yang kompetitif ini, lahir atlet-atlet berbakat yang nantinya mampu membawa nama Kabupaten Kotabaru di pentas olahraga tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Lebih lanjut, Eka mengimbau kepada seluruh peserta yang bertanding untuk mengedepankan nilai-nilai sportivitas demi menjaga kondusivitas selama turnamen berlangsung.

“Tampilkan permainan terbaik, junjung tinggi fair play, hormati setiap keputusan wasit, serta jadikan kompetisi ini sebagai ajang meningkatkan kemampuan sekaligus mempererat persaudaraan,” ujarnya menambahkan.

Pada edisi tahun ini, Saijaan League Futsal Competition diikuti oleh total 67 tim. Seluruh peserta terbagi ke dalam empat kategori pertandingan, dengan rincian:

• Kategori Umum Nasional: 46 tim
• Kategori SKPD: 9 tim
• Kategori Putri Umum Nasional: 7 tim
• Kategori Pelajar Putra SLTA/Sederajat: 5 tim

Agenda pembukaan turnamen juga turut dimeriahkan oleh laga ekshibisi yang mempertemukan Tim SKPD melawan Tim DPRD Kabupaten Kotabaru. Pertandingan persahabatan tersebut berakhir dengan keunggulan telak Tim SKPD lewat skor 4-1.

The post Sebanyak 67 Tim Bertarung di Saijaan League Futsal Competition Kotabaru 2026 appeared first on Takam5.com.

TANAH BUMBU, KALSEL | TAKAM5.COM – Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Abdul Rahim dan H. M. Haris Fadillah, menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba yang digelar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin di Kantor Pelabuhan ASDP Batulicin, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui edukasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Sosialisasi ini merupakan implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba, sekaligus diajak meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif dalam mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Kehadiran Abdul Rahim dan H. M. Haris Fadillah menjadi bentuk dukungan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terhadap berbagai program edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, BUMN, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkotika. Melalui kolaborasi tersebut, upaya pencegahan diharapkan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berintegritas.

The post Anggota DPRD Tanah Bumbu Hadiri Sosialisasi Bahaya Narkoba di Pelabuhan ASDP Batulicin appeared first on Takam5.com.

TANAH BUMBU, KALSEL | TAKAM5.COM – Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Sidang DPRD Tanah Bumbu, Kamis (9/7/2026).

Forum tersebut menjadi ruang untuk menghimpun masukan dari akademisi, insan pers, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dipimpin M. Rus’an Rusbandi, S.Ag., M.AP. Dalam sambutannya, ia menegaskan penyusunan standar pelayanan tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga memastikan setiap layanan memiliki kepastian prosedur, waktu, dan dasar hukum yang jelas.

“Forum Konsultasi Publik ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kami ingin memastikan setiap alur pelayanan di Sekretariat DPRD Tanah Bumbu memiliki kepastian hukum, waktu, dan biaya. Masukan dari akademisi, media, maupun tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam perbaikan layanan secara berkelanjutan,” ujar Rus’an.

Paparan teknis disampaikan M. Saiful Anwar selaku Pejabat Fungsional Perancang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ia menjelaskan mekanisme penyusunan standar pelayanan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kegiatan tersebut turut didampingi Syamsisar, S.Pd.I., M.M., bersama jajaran pejabat struktural Sekretariat DPRD Tanah Bumbu.

Diskusi berlangsung interaktif dengan beragam masukan dari peserta. Dari kalangan akademisi hadir Ir. Hery Maryadi, M.Pd., bersama perwakilan unsur perguruan tinggi yang memberikan pandangan mengenai kualitas pelayanan publik dari perspektif akademik.

Sementara itu, dari unsur media hadir Heriyanto, Pemimpin Redaksi Kontak24.com sekaligus perwakilan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), serta M. Takdir dari Good News.

Dalam forum tersebut, Heriyanto mengusulkan penyediaan press room yang representatif bagi jurnalis, lengkap dengan akses internet berkecepatan tinggi dan ruang kerja yang memadai. Ia juga mendorong adanya standar waktu pelayanan informasi sehingga dokumen publik, seperti draf rancangan peraturan daerah, hasil rapat paripurna, maupun agenda kegiatan DPRD, dapat diakses wartawan secara lebih cepat.

Menurutnya, standar pelayanan yang baik harus mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus memudahkan kerja jurnalistik dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Masukan juga datang dari kalangan mahasiswa melalui Indra, perwakilan Universitas Islam Negeri (UIN), yang menyoroti pentingnya pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda.

Adapun tokoh masyarakat H.M. Aini, S.P., M.Pd., menekankan pentingnya pelayanan yang ramah, cepat, serta tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat.

Forum kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama terhadap standar pelayanan yang telah dibahas.

Melalui forum ini, Sekretariat DPRD Tanah Bumbu berharap standar pelayanan yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi pedoman kerja yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah.

The post Sekretariat DPRD Tanah Bumbu Libatkan Akademisi, Media hingga Tokoh Masyarakat Susun Standar Pelayanan appeared first on Takam5.com.

KALTIM | TAKAM5.COM – Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan antardaerah sekaligus membahas berbagai peluang kerja sama guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Muhammad Rusli mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan Gubernur Kalimantan Timur. Menurutnya, suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat hubungan antardaerah di Pulau Kalimantan.

“Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan dalam mendukung pembangunan lintas wilayah,” ujarnya.

Bupati berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui berbagai program bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua daerah.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurutnya, kedekatan geografis antara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, membuka peluang besar untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Kotabaru di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Rusli. Ia optimistis Kotabaru memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai daerah industri dan pariwisata.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak turut membahas sejumlah peluang kerja sama, antara lain pengembangan ekonomi, penguatan konektivitas antarwilayah, pertukaran pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta percepatan pembangunan yang saling mendukung.

Pada kesempatan itu, Bupati Muhammad Rusli didampingi Sekretaris Daerah H. Eka Saprudin, A.P., M.AP.; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sonny Tua Halomoan, S.T., M.E.; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) H. Abdul Hamid; serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotabaru Risa Ahyani, S.E., M.Si. (RIL)

The post Bupati Kotabaru Bangun Sinergi dengan Pemprov Kaltim, Bahas Peluang Kerja Sama Lintas Wilayah appeared first on Takam5.com.

KOTABARU, KALSEL | TAKAM5.COM – Persidangan perkara dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) sawit dengan terdakwa kakak beradik Mitri dan Mitro Haryanto kembali ditunda. Penundaan dilakukan setelah jaksa penuntut umum tidak menghadirkan saksi pada agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Kotabaru, Kamis (9/7). Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026.

Kuasa hukum terdakwa dari Kantor Hukum BASA & Rekan, M. Hafidz Halim, S.H., mengatakan ketidakhadiran saksi dari pihak jaksa menjadi alasan utama penundaan persidangan. Selain itu, jadwal persidangan juga bergeser karena hakim ketua majelis maupun salah seorang hakim anggota sedang menjalani cuti.

“Agenda hari ini seharusnya pembuktian dari pihak jaksa dengan menghadirkan saksi. Namun saksi tidak hadir karena berhalangan sehingga sidang ditunda hingga 30 Juli,” ujar Halim kepada TAKAM5.COM usai persidangan.

Pria yang akrab disapa Bang Naga itu kembali menegaskan bahwa perkara tersebut semestinya dapat dipertimbangkan untuk dihentikan. Menurutnya, kepentingan hukum dalam perkara ini pada dasarnya telah terpenuhi karena antara pelapor dan para terdakwa telah mencapai kesepakatan damai, bahkan laporan polisi juga telah dicabut oleh pihak pelapor.

Ia menjelaskan, kedua terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tempat pengambilan buah sawit merupakan areal Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Fajar Agro Sejahtera. Mereka, kata dia, hanya menjalankan perintah seseorang berinisial MK untuk mengangkut buah sawit dan menerima upah, sementara pihak yang diduga memberi perintah tersebut hingga kini belum pernah diproses sebagai tersangka.

“Klien kami tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan HGU perusahaan. Mereka hanya diminta mengangkut buah sawit dan menerima upah. Sementara orang yang diduga menyuruh mengambil buah sawit justru belum pernah dijadikan tersangka,” katanya.

Menurut Halim, kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan penanganan perkara yang belum menyentuh pelaku utama. Ia juga menilai unsur mens rea atau niat jahat dari kedua terdakwa tidak terpenuhi.

Selain adanya perdamaian dan pencabutan laporan, ia berpendapat ketentuan Pasal 24 huruf b dan c dalam KUHAP baru dapat menjadi dasar pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

“Kami berharap majelis hakim maupun jaksa penuntut umum dapat melihat perkara ini secara objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah ada, termasuk perdamaian antara kedua belah pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Humas Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotabaru, Tantri Cahyadi, menegaskan pihaknya akan terus mengawal jalannya persidangan hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pengawalan dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Mitri dan Mitro yang merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat adat Dayak.

“Kami mengawal perkara ini sampai selesai karena Mitri dan Mitro adalah bagian dari keluarga besar Dewan Adat Dayak. Ini bentuk solidaritas kami sebagai sesama anggota adat. Harapan kami pengadilan maupun kejaksaan dapat mempertimbangkan fakta bahwa antara pelapor dan terdakwa telah berdamai,” kata Tantri.

Ia berharap seluruh proses hukum berjalan secara objektif dan tetap mengedepankan rasa keadilan. Tantri juga menegaskan bahwa Dewan Adat Dayak tidak bermaksud memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum.

“Kami tidak mengancam siapa pun. Namun kami berharap semua pihak melihat persoalan ini secara objektif agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Tantri mengatakan apabila hasil akhir perkara dinilai tidak mengakomodasi fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Dewan Adat Dayak akan terlebih dahulu menggelar musyawarah untuk menentukan sikap organisasi.

Sebelumnya, perkara ini bermula dari laporan dugaan pencurian TBS sawit yang diajukan PT Fajar Agro Sejahtera terhadap Mitri dan Mitro Haryanto, warga Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu.

Tim advokasi BASA & Rekan sejak awal menilai perkara tersebut layak dihentikan karena telah terjadi perdamaian antara pelapor dan para terdakwa, disusul pencabutan laporan oleh pihak perusahaan.

Selain itu, kuasa hukum juga berpendapat kedua terdakwa hanya bertindak sebagai pengangkut atas perintah pihak lain tanpa mengetahui status lahan maupun kepemilikan buah sawit yang mereka angkut.

Hingga persidangan terbaru, pihak kuasa hukum tetap berpendapat bahwa penyelesaian perkara seharusnya mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang telah terungkap, termasuk adanya perdamaian antara para pihak.(*)

The post Sidang Kasus Sawit Ditunda, Kuasa Hukum dan DAD Minta Perdamaian Dipertimbangkan appeared first on Takam5.com.

TANAH BUMBU KALSEL | TAKAM5.COM – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Bumbu, H. Hamzah, menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Mapolres Tanah Bumbu, Rabu (1/7/2026).

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan, H. Hamzah menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Tanah Bumbu, atas peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

“Kami atas nama keluarga besar BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-80. Semoga Polri terus menjadi institusi yang profesional, semakin dekat dengan masyarakat, serta senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Menurut Hamzah, sinergi antara BAZNAS dan Polres Tanah Bumbu selama ini telah terjalin dengan baik, terutama dalam mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan.

“Kolaborasi yang telah terbangun selama ini diharapkan terus berlanjut, baik dalam penyaluran bantuan sosial, penanganan kebencanaan, maupun program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan. Kami percaya kerja sama yang baik akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Tanah Bumbu,” katanya.

Ia menambahkan, peringatan Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Tanah Bumbu ditutup dengan acara syukuran, pemotongan tumpeng, serta penyerahan tali asih kepada purnawirawan dan warakawuri sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka kepada institusi Polri. (*)

The post Ketua BAZNAS Tanah Bumbu Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres appeared first on Takam5.com.

TANAH BUMBU, KALSEL | TAKAM5.COM — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Bumbu kembali menunjukkan komitmennya dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara tepat sasaran. Melalui sinergi kemanusiaan bersama BPD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPD KKSS) Tanah Bumbu, BAZNAS mengawal sekaligus mendukung penuh pelaksanaan Bakti Sosial Sunatan Massal Gratis yang digelar pada Rabu (8/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Manggis, RT 08, depan Polsek Batulicin tersebut diikuti puluhan anak dari keluarga mustahik atau kurang mampu. Mereka memperoleh layanan khitan gratis yang aman, higienis, serta sesuai syariat Islam.

Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu, H. Hamzah, S.E., M.A., hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Selain menyaksikan jalannya sunatan massal, ia secara simbolis menyerahkan santunan dan paket bantuan kepada para peserta berupa sarung, Al-Qur’an, serta tas sekolah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral bagi anak-anak pasca-khitan.

Ketua BPD KKSS Tanah Bumbu, Mukhlis, S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar BAZNAS dalam menyukseskan kegiatan sosial tersebut. Menurutnya, dukungan BAZNAS tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga kehadiran langsung yang memberikan semangat bagi seluruh panitia dan peserta.

“Tanpa dukungan penuh dari BAZNAS Tanah Bumbu, kegiatan ini tentu tidak akan terlaksana sebaik dan semeriah ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin demi membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu, H. Hamzah, S.E., M.A., menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata amanah para muzakki yang disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Alhamdulillah, kehadiran BAZNAS di tengah-tengah masyarakat hari ini adalah bukti nyata bahwa dana ZIS yang dititipkan oleh para muzakki benar-benar mengalir dan menjadi solusi konkret bagi para mustahik. Program sunatan massal ini sengaja kami dorong dan dukung penuh karena kami tahu, bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya khitan mandiri saat ini cukup memberatkan.

BAZNAS tidak ingin ada anak-anak kita yang tertunda khitannya hanya karena kendala biaya ekonomi orang tua. Melalui program Tanah Bumbu Peduli ini, kami hadir memberikan kepastian pelayanan kesehatan dan perlindungan syariat bagi mereka. Kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan BPD KKSS yang telah berkolaborasi di lapangan. Ke depan, BAZNAS akan terus memperluas jangkauan program kemanusiaan seperti ini agar manfaat zakat dapat semakin dirasakan secara merata di seluruh pelosok Bumi Bersujud.”

Melalui kolaborasi tersebut, BAZNAS Tanah Bumbu kembali menegaskan perannya sebagai lembaga yang tidak hanya menghimpun dana ZIS, tetapi juga menghadirkan program-program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Sinergi bersama berbagai elemen masyarakat diharapkan terus berlanjut guna memperluas jangkauan pelayanan kemanusiaan di Kabupaten Tanah Bumbu. (*)

The post BAZNAS Tanah Bumbu Bersama BPD KKSS Gelar Sunatan Massal Gratis, Hamzah: Zakat Harus Berdampak Nyata appeared first on Takam5.com.

BALANGAN, KALSEL | TAKAM5.COM – Tim Intelijen Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan dan silaturahmi dengan jajaran Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan, Rabu (8/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kalimantan Selatan.

Rombongan dipimpin langsung oleh IPDA Sidik Aditya, S.H., selaku Panit IV Subdit Kamneg Ditintelkam Polda Kalimantan Selatan. Kehadiran tim disambut oleh Plt. Ketua Umum DAD Kalimantan Selatan, Mandan, S.Ag., M.M., didampingi Ketua DAD Kabupaten Balangan, Syahdi, S.Pd., M.M., beserta jajaran pengurus.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai pentingnya menjaga komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta membangun kemitraan strategis antara Polri dan lembaga adat dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di tengah masyarakat.

Polda Kalimantan Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada DAD Kalimantan Selatan atas peran aktifnya dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut pihak kepolisian, kerja sama yang telah terjalin selama ini menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

Plt. Ketua Umum DAD Kalimantan Selatan, Mandan, S.Ag., M.M., mengapresiasi kunjungan silaturahmi yang dilakukan Tim Intelijen Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya, sinergi antara Polri dan lembaga adat merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan menciptakan suasana yang kondusif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari Tim Intelijen Polda Kalimantan Selatan. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa hubungan antara Polri dan lembaga adat terus terjalin dengan baik. Kami siap mendukung setiap langkah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat persatuan masyarakat di Kalimantan Selatan,” ujar Mandan.

Ia menegaskan, DAD Kalimantan Selatan akan terus berkomitmen menjadi mitra strategis Polri melalui pendekatan adat, musyawarah, dan pelestarian nilai-nilai budaya sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah.

“Kami percaya, apabila komunikasi dan kerja sama terus diperkuat, maka situasi yang aman dan damai akan tetap terjaga sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DAD Kabupaten Balangan, Syahdi, S.Pd., M.M., mengatakan bahwa kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran DAD di daerah untuk terus mempererat koordinasi dengan aparat kepolisian.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan komitmen bersama dalam menjaga keamanan daerah. DAD Kabupaten Balangan siap bersinergi dengan Polri melalui pendekatan adat, musyawarah, dan kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat,” kata Syahdi.

Menurutnya, keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dan Polri dalam menjaga kerukunan serta memperkuat nilai-nilai kearifan lokal.

“Semoga hubungan baik yang telah terjalin selama ini semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan Kabupaten Balangan dan Kalimantan Selatan yang aman, damai, serta kondusif,” pungkasnya. BB

Kegiatan silaturahmi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan. (*)

The post Terima Tim Intel Polda Kalsel, Mandan Tegaskan DAD Siap Jaga Kamtibmas di Kalimantan Selatan appeared first on Takam5.com.

KOTABARU, KALSEL | TAKAM5.COM – DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait adanya aktivitas nelayan modern dari Pulau Jawa menggunakan alat tangkap cantrang di perairan Kotabaru.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Suwanti, Senin (06/07/2026).

Dalam kesempatan itu ia menyampaikan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi hasil RDP.

“Untuk kesimpulan pada rapat hari ini, berbagai pihak sudah menyampaikan masukan dan saran terkait persoalan yang disampaikan para nelayan. Yang pertama akan segera dibentuk tim terpadu yang terdiri dari semua pihak yang ada di sini. Kemudian bagaimana nanti untuk menyelesaikan persoalan, dan sosialisasi secara jelas terkait Permen Nomor 36 Tahun 2023 nanti oleh Dinas Perikanan,” kata Hj Suwanti.

Hj Suwanti merinci 5 poin rekomendasi yang disepakati bersama dalam RDP tersebut:

1. Patroli Rutin Gabungan.

“Yang pertama operasi besar atau patroli rutin, bersama antar berbagai pihak, dari Polairud, Angkatan Laut, kemudian dari kami akan ikut dalam melaksanakan patroli rutin bersama. Ini dari pihak penegak hukum,” ujarnya.

2. Nelayan Bisa Langsung Lapor.

Ia meminta nelayan agar tidak ragu melapor ketika melihat kapal cantrang beroperasi.

“Kemudian yang kedua, bisa kawan-kawan nelayan langsung mengajak Polairud dan Angkatan Laut untuk langsung ke lokasi ketika ada kapal cantrang yang sedang beroperasi, tapi dengan segala mekanisme yang ada di Angkatan Laut dan Polairud,” jelasnya.

3. Koordinasi ke TNI AL Rembang.

DPRD juga mendorong TNI AL Kotabaru berkoordinasi dengan TNI AL Rembang, Jawa Tengah.

“Kemudian yang ketiga, koordinasi TNI Angkatan Laut Kabupaten Kotabaru ke TNI Angkatan Laut Rembang untuk memantau dan tidak mengizinkan kapal cantrang yang dari Pulau Jawa ke perairan Kabupaten Kotabaru. Kemudian dari semua pihak melakukan pengawasan dari penindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dari nelayan kapal cantrang,” tegasnya.

4. Penindakan Hukum Tegas.

Hj Suwanti meminta aparat penegak hukum menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan nelayan cantrang.

5. Bangun Posko di Pulau Laut Sembilan.

“Kemudian yang kelima, untuk dibangun posko Polairud dan Angkatan Laut di Kecamatan Pulau Laut Sembilan, untuk lebih mudah melaporkan ketika ada kejadian-kejadian yang sama disampaikan para nelayan tadi,” pintanya.

Di akhir RDP, Hj Suwanti berharap semua pihak berkomitmen menjalankan hasil kesepakatan agar tidak ada lagi kapal cantrang yang masuk.

“Berharap semua pihak yang ada di sini bisa melaksanakan komitmen yang kita buat hari ini, dan mudah-mudahan persoalan kapal cantrang yang masuk di wilayah Kotabaru tidak ada lagi, dan tidak ada kegiatan anarkis ketika ada kapal-kapal masuk,” tutupnya.

RDP ini dihadiri unsur TNI AL, Polairud, Dinas Perikanan, serta perwakilan nelayan Kotabaru yang resah dengan keberadaan kapal cantrang yang dinilai merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan lokal.

(Ril)

The post RDP DPRD Kotabaru Hasilkan 5 Langkah Strategis Lindungi Nelayan Lokal dari Kapal Cantrang appeared first on Takam5.com.