KOTABARU, Kalsel | TAKAM5.COM —Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kotabaru, Sahrianto, S.Sos., bersama jajaran pengurus AMAN Kotabaru dan Ketua Pembela Pengacara AMAN Kalimantan Selatan menghadiri pelaksanaan Aruh Bawanang yang digelar Keluarga Besar Balai Buntar di Balai Adat Buntar, Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.

Kehadiran jajaran pengurus AMAN tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian adat dan budaya masyarakat Dayak yang hingga kini terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun.

Aruh Bawanang merupakan ritual adat tahunan yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur sekaligus sarana memanjatkan doa untuk keselamatan, keberkahan, serta keharmonisan masyarakat.

Rangkaian kegiatan berlangsung sejak Minggu, 23 Agustus hingga Rabu, 26 Agustus 2026, dan dipusatkan di Balai Adat Buntar. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat turut menampilkan berbagai tradisi, seni, dan budaya khas Dayak.

Ketua Keluarga Besar Balai Buntar mengatakan, Aruh Bawanang tidak sekadar menjadi kegiatan adat, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menjaga kearifan lokal.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bersama untuk memanjatkan doa demi keselamatan dan keberkahan seluruh masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya untuk melaksanakan adat, tetapi juga untuk mempererat hubungan dan menjaga warisan leluhur agar tetap dikenal dan dilaksanakan oleh generasi berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua AMAN Kabupaten Kotabaru, Sahrianto, S.Sos., mengapresiasi pelaksanaan Aruh Bawanang tersebut. Ia menilai keberadaan ritual adat seperti ini sangat penting dalam menjaga identitas serta keberlangsungan budaya masyarakat Dayak.

Menurut Sahrianto, pelestarian adat dan budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab para tetua adat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan generasi muda.

“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan Aruh Bawanang ini. Tradisi seperti ini harus terus dijaga karena merupakan bagian dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Dayak,” kata Sahrianto.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan masyarakat Dayak, sekaligus menjaga warisan budaya leluhur di Kabupaten Kotabaru.

Kehadiran AMAN dalam kegiatan tersebut juga diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam menjaga eksistensi adat, budaya, serta nilai-nilai kearifan lokal di tengah perkembangan zaman.

Turut hadir Ketua PPMAN Kalsel Dariatman, S.H., Ketua Bidang OKK Zaini Sukarni, AJMAN Agus Surya, Ketua Bidang Informasi AMAN Syamsir Alam, serta sejumlah tokoh adat dan masyarakat setempat.

(Agus Surya/AJMAN)

The post Ketua AMAN Kotabaru Hadiri Aruh Bawanang di Balai Buntar, Desa Bangkalaan Dayak appeared first on Takam5.com.

Kotabaru, Kalsel | TAKAM5.COM — Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotabaru, Muhamad Yani, mengimbau seluruh masyarakat di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera Merah Putih serta mempererat kerukunan antarwarga, Jumat (21/8).

Yani menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat jelang peringatan kemerdekaan.

“Saya Muhamad Yani, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotabaru, mengimbau seluruh warga Kotabaru untuk memeriahkan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera Merah Putih serta merawat kerukunan,” kata Yani dalam keterangannya.

Dalam kesempatan tersebut, Yani juga memberikan klarifikasi mengenai keberadaan dan penggunaan bendera adat Dayak. Ia menegaskan simbol tersebut murni merupakan bentuk identitas kebudayaan masyarakat adat setempat, bukan bentuk perlawanan terhadap simbol negara.

“Perlu ditegaskan bahwa bendera Dayak merupakan identitas budaya dan bukan simbol perlawanan terhadap negara,” ujar Yani.

Ia meminta warga tidak mudah terpancing provokasi yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba masyarakat di daerah.

“Jangan sampai kita teradu domba oleh provokasi pihak tak bertanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yani menyatakan komitmen warga Dayak di Kotabaru dan Kalimantan Selatan untuk tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

“Warga Dayak Kotabaru, Kalimantan Selatan, adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Mari jaga kondusivitas, keamanan, dan keutuhan tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia,” tutur Yani. (*)

The post Ketua DAD Kotabaru Tegaskan Bendera Dayak Identitas Budaya, Bukan Perlawanan appeared first on Takam5.com.

IKN, Kaltim | Takam5.com — Kehadiran Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan (DAD Kalsel) dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi momentum untuk mendorong keterlibatan masyarakat adat, khususnya warga Dayak, dalam pembangunan ibu kota baru.

Plt. Ketua Umum DAD Kalsel, Mandan, S.Ag., M.M., mengatakan kehadiran DAD Kalsel dalam peringatan detik-detik kemerdekaan di IKN merupakan sebuah kehormatan. Ia berharap pembangunan IKN tidak hanya menghadirkan pusat pemerintahan baru, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

“Merupakan suatu kehormatan DAD Kalsel dapat mengikuti upacara HUT RI ke-81 di IKN. Semoga keberadaan IKN di Kalimantan dapat memberikan nilai positif, khususnya bagi masyarakat Dayak. Semoga SDM Dayak dapat dilibatkan dalam roda pemerintahan di lembaga pemerintah IKN,” ujar Mandan, Senin (17/8/2026).

Harapan tersebut juga ia sampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Kampus IKN, Brigjen TNI Rudi Setiawan, S.E., M.I.P., M.Han. Dalam pertemuan itu, Mandan mendorong agar generasi muda daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses pendidikan berkualitas di IKN.

“Agar putra-putri Dayak terbaik dapat melanjutkan pendidikan di SMA Nusantara IKN,” tegasnya.

Selain pendidikan, Mandan juga berdiskusi dengan pejabat Otorita IKN (OIKN) Bidang Sosial dan Budaya, Mesak. Dalam pertemuan tersebut, ia memperoleh informasi bahwa sejumlah putra-putri Dayak telah mulai terlibat dalam struktur pemerintahan OIKN.

“Pada saat ini ada beberapa orang putra-putri Dayak terlibat langsung dalam pemerintahan OIKN,” ungkap Mandan.

Menurut Mandan, keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN perlu terus diperkuat, baik melalui akses pendidikan maupun kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan pembangunan.

Rangkaian pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya DAD Kalsel untuk memastikan pembangunan IKN berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat Kalimantan untuk mengambil peran dalam pembangunan di tanah sendiri. (*)

The post Ketum DAD Kalsel Hadiri HUT RI di IKN, Serukan Keterlibatan SDM Dayak appeared first on Takam5.com.

Balangan, Kalsel | Takam5.com – Jajaran Polda Kalimantan Selatan menggelar Coffee Morning dan silaturahmi bersama tokoh adat Dayak se-Kalimantan Selatan di Aula Wisma Menyandar, Paringin, Kabupaten Balangan, Selasa (21/7/2026). Kegiatan bertema “Mempererat Tali Silaturahmi Guna Mewujudkan Banua yang Aman dan Damai” itu menjadi wadah memperkuat komunikasi serta kolaborasi antara kepolisian dan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan diawali dengan Coffee Morning yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momen tersebut dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara jajaran Polda Kalimantan Selatan dan para tokoh adat guna mempererat hubungan sekaligus membahas berbagai persoalan sosial dan keamanan di tengah masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Mandan, S.Ag., M.M., bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DAD yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPD DAD Kabupaten Balangan Syahdi, para ketua dan perwakilan DAD kabupaten se-Kalimantan Selatan, tokoh adat, serta jajaran Polda Kalimantan Selatan.

Mandan mengatakan silaturahmi seperti ini memiliki arti penting dalam membangun komunikasi yang harmonis antara tokoh adat dan aparat kepolisian. Menurutnya, sinergi yang terjalin akan menjadi modal penting dalam menjaga persatuan dan menciptakan situasi daerah yang tetap kondusif.

“Melalui kegiatan ini kita berharap hubungan antara tokoh adat dan Polda Kalimantan Selatan semakin erat. Sinergi yang terbangun akan menjadi kekuatan bersama dalam menjaga persatuan, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, serta melestarikan nilai-nilai adat sebagai bagian dari kearifan lokal,” ujarnya.

Mandan menilai keberadaan lembaga adat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan kepolisian dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian persoalan melalui pendekatan musyawarah dan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah.

Senada dengan itu, Ketua DPD DAD Kabupaten Balangan, Syahdi, menyampaikan apresiasi kepada Polda Kalimantan Selatan dan DPP DAD Provinsi Kalimantan Selatan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap silaturahmi antara tokoh adat dan kepolisian dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Kalimantan Selatan dan DPP DAD Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga sinergi yang telah terjalin semakin kuat dan mampu menjaga keamanan, kedamaian, serta mempererat persaudaraan antar masyarakat di Banua,” kata Syahdi.

Sementara itu, IPDA Sidik Aditya, S.H., yang mewakili Polda Kalimantan Selatan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam membangun kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh dan lembaga adat.

“Tokoh adat memiliki peran penting sebagai penjaga nilai-nilai budaya sekaligus penyejuk di tengah masyarakat. Polda Kalimantan Selatan berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga bersama-sama mampu menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Selain mempererat silaturahmi, forum tersebut juga menjadi ruang bertukar pandangan mengenai upaya menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta melestarikan adat dan budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan ini, Polda Kalimantan Selatan bersama Dewan Adat Dayak berharap sinergi yang telah terbangun semakin kokoh sehingga mampu menjadi fondasi dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang aman, damai, harmonis, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

The post Dewan Adat Dayak dan Polda Kalsel Perkuat Kolaborasi Jaga Banua Aman appeared first on Takam5.com.

Tanah Laut, Kalsel | TAKAM5.com – Sejumlah warga Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengeluhkan dampak yang diduga ditimbulkan dari aktivitas operasional PT PAMA Persada Nusantara Site Aria. Keluhan tersebut meliputi debu yang beterbangan hampir setiap hari saat musim kemarau hingga akses jalan desa yang disebut terputus akibat aktivitas pertambangan.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan kondisi lingkungan berubah sejak perusahaan mulai beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, debu yang terus beterbangan tidak hanya mengotori rumah warga, tetapi juga dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lanjut usia.

“Kalau musim panas, debunya sangat banyak. Rumah cepat kotor dan kami khawatir karena setiap hari harus menghirup debu,” ujarnya. Sabtu (18/7).

Selain persoalan debu, warga juga mengeluhkan akses jalan desa yang disebut terputus. Mereka menduga kondisi tersebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan sehingga mobilitas masyarakat menjadi terganggu.

“Kami sudah lama tinggal di sini. Sebelum ada aktivitas perusahaan, kondisi lingkungan tidak seperti sekarang,” katanya.

Warga berharap perusahaan segera mengambil langkah untuk mengendalikan debu, memperbaiki dampak terhadap lingkungan sekitar, serta memberikan solusi terhadap akses jalan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan dari pihak perusahaan, pihak media sudah mendatangi kantor PT PAMA Persada Nusantara Site Aria. Namun berdasarkan informasi dari petugas keamanan, Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT PAMA Persada Nusantara Site Aria, Bayu Setiawan, sedang menjalani cuti.

Petugas keamanan yang menerima kedatangan wartawan juga menyampaikan tidak memiliki kewenangan memberikan keterangan maupun pernyataan resmi mewakili perusahaan.

Hingga berita ini diterbitkan, PT PAMA Persada Nusantara Site Aria belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga tersebut. TAKAM5.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi apabila pihak perusahaan bersedia memberikan penjelasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam Pasal 67, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, Pasal 68 huruf b dan huruf c mengatur bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta menaati baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selain itu, hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menempatkan lingkungan sehat sebagai salah satu faktor penting dalam upaya perlindungan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan dampak aktivitas usaha terhadap lingkungan maupun kesehatan warga, penanganannya menjadi kewenangan instansi terkait melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rasyid)

The post Warga Keluhkan Debu dan Akses Jalan Terputus, PT PAMA Persada Nusantara Site Aria Diduga Abaikan Dampak Lingkungan appeared first on Takam5.com.

KOTABARU, KALSEL | TAKAM5.COM – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kotabaru menggelar rangkaian kegiatan di tiga desa, yakni Desa Bepara, Desa Betung di Kecamatan Pamukan Utara, serta Desa Manunggul Lama di Kecamatan Sungai Durian, Sabtu (27/6). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengakuan wilayah adat sekaligus konsolidasi menghadapi Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VII yang dijadwalkan berlangsung di Sulawesi pada 2027.

Dalam kegiatan itu, Pengurus Wilayah AMAN Kotabaru menyerahkan surat arahan dari Pengurus Besar AMAN terkait proses pencalonan Sekretaris Jenderal AMAN dan Dewan AMAN Nasional (DAMANAS). Surat tersebut diterima oleh tokoh adat Desa Betung sekaligus anggota Dewan AMAN Kotabaru, Jiranto.

Selain itu, AMAN Kotabaru juga menyerahkan piagam Kongres Wilayah Adat kepada masing-masing komunitas adat. Piagam untuk Desa Bepara diterima Kepala Desa Suparmansyah, piagam Desa Betung diterima Damang Balai Adat Wisel, sedangkan piagam Desa Manunggul Lama diterima tokoh adat setempat. Pengurus juga mendistribusikan plang komunitas untuk Balai Adat Bepara, Betung, dan Manunggul Lama.

Tak hanya seremoni, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi mengenai wilayah adat, hak-hak masyarakat adat, serta agenda KMAN VII. Sosialisasi itu ditujukan agar masyarakat adat di ketiga desa memahami pentingnya pengakuan wilayah adat dan dapat berpartisipasi dalam forum nasional tersebut.

Ketua AMAN Kotabaru, Sahrianto, mengatakan kehadiran pihaknya di tiga desa itu merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan wilayah adat terdokumentasi dan mendapat pengakuan.

“Kami hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut diakui dan dilindungi. Wilayah adat di Desa Betung, Bepara, dan Manunggul Lama perlu didata serta diverifikasi agar tidak menimbulkan konflik dengan pihak mana pun. Kami juga ingin memastikan masyarakat adat dapat terlibat aktif dalam proses kongres mendatang,” kata Sahrianto.

Menurut dia, pendataan dan verifikasi wilayah adat menjadi salah satu program prioritas AMAN Kotabaru. Langkah tersebut mencakup identifikasi wilayah adat, hukum adat, hingga batas administrasi wilayah adat sebagai upaya meminimalkan potensi konflik antara masyarakat adat dengan pihak lain, termasuk korporasi yang beroperasi di wilayah adat.

Sementara itu, Wakil Dewan AMAN Wilayah Kotabaru, Yulianus, menyebut kegiatan tersebut merupakan tahapan awal untuk memperkuat posisi masyarakat adat di tingkat daerah maupun nasional.

“Kami tidak hanya datang untuk bersilaturahmi, tetapi juga memastikan suara masyarakat adat di Kotabaru dapat diperjuangkan melalui kongres nasional. Pengakuan wilayah adat menjadi fondasi bagi terwujudnya keadilan sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat adat,” ujarnya.

Ia menegaskan AMAN akan terus mendampingi masyarakat adat di Desa Betung, Bepara, dan Manunggul Lama hingga proses pengakuan hak-hak masyarakat adat dapat terwujud.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Damang Balai Adat Pamukan Utara, Wisel, serta pemerintah desa setempat. Kepala Desa Bepara, Suparmansyah, menyatakan siap mendukung upaya pengakuan wilayah adat di desanya, sementara Wisel menilai gerakan AMAN memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini belum sepenuhnya terpenuhi.

Melalui kegiatan itu, AMAN Kotabaru berharap proses penguatan kelembagaan masyarakat adat, pengakuan wilayah adat, dan konsolidasi menuju KMAN VII dapat berjalan lebih optimal sebagai bagian dari perjuangan memperkuat hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Kotabaru. (zen)

The post AMAN Kotabaru Perkuat Pengakuan Wilayah Adat, Siapkan Konsolidasi Menuju KMAN VII 2027 appeared first on Takam5.com.

Jakarta| TAKAM5.COM — MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026.

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang 1membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 17/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

“SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA,” ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

“Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah,” tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.

Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan.

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan. (Ril)

The post Langkah SMSI Membantu Mahkamah Agung Mengerem Tumpukan Perkara appeared first on Takam5.com.

KOTABARU, KALSEL | TAKAM5.COM – Perjuangan masyarakat di 12 kecamatan wilayah daratan Kalimantan untuk membentuk daerah otonom baru, Kabupaten Kambatang Lima, terus mendapat amunisi dan dukungan kuat di tingkat nasional. Komitmen nyata ini disampaikan langsung oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Hj. Mariana, S.A.B., M.M., saat menerima perwakilan Presidium Pemekaran Kambatang Lima, Minggu (14/6/2026), di Aula Kantor Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Harian Presidium Penuntut DOB Kambatang Lima, Ir. Bahrudin, M.E., menyampaikan bahwa usulan pemekaran ini murni merupakan aspirasi masyarakat yang lahir dari bawah (bottom-up) dan telah menjadi kesepakatan bersama warga di wilayah calon daerah otonom baru.

“Pemekaran Kabupaten Kambatang Lima bukan keinginan segelintir orang, melainkan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Tujuan utama kami adalah mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di wilayah daratan,” ujar Bahrudin.

Ia menegaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pembentukan daerah otonom baru telah dipenuhi dan siap untuk diproses lebih lanjut oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Bahrudin yang juga merupakan penggagas pemekaran menjelaskan bahwa secara geografis calon Kabupaten Kambatang Lima memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Wilayah Kambatang Lima memiliki nilai strategis nasional karena berbatasan langsung dengan kawasan penyangga IKN. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, aspek kepentingan strategis nasional dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam melakukan penataan daerah, termasuk pemekaran wilayah,” jelasnya.

Harapan baru juga muncul seiring target penyelesaian dua Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah dan Penataan Daerah yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Jika regulasi tersebut diterbitkan, pemerintah pusat dikabarkan akan membuka peluang bagi sejumlah daerah yang dinilai layak untuk dimekarkan.

Mendengar pemaparan tersebut, Hj. Mariana menyatakan dukungannya secara penuh terhadap perjuangan masyarakat Kambatang Lima. Anggota Komisi IX DPR RI itu mengaku memahami kondisi masyarakat yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan maupun kesehatan.

“Saya mendukung seratus persen perjuangan pemekaran Kabupaten Kambatang Lima. Saya memahami betul bagaimana sulitnya masyarakat mendapatkan pelayanan ketika jarak dengan pusat pemerintahan terlalu jauh. Aspirasi seperti ini harus diperjuangkan karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Mariana.

Sebagai langkah konkret, politisi Partai Gerindra tersebut berkomitmen mengawal aspirasi itu hingga ke tingkat pusat dengan memanfaatkan jalur komunikasi yang dimilikinya.

“Insya Allah aspirasi ini akan saya sampaikan dan komunikasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Saya akan berkoordinasi dengan pimpinan fraksi serta pihak-pihak terkait agar perjuangan masyarakat Kambatang Lima mendapat perhatian yang semestinya. Semoga ikhtiar bersama ini dapat membuahkan hasil yang baik,” ujar Mariana.

Melalui dukungan dan komitmen pengawalan dari Hj. Mariana di DPR RI, Presidium Pemekaran dan masyarakat Kambatang Lima berharap perjuangan pembentukan daerah otonom baru tersebut dapat semakin mendapat perhatian pemerintah pusat, sehingga cita-cita mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat wilayah daratan segera terwujud.Kutipan tersebut sudah dibuat dalam gaya pemberitaan yang formal dan kuat untuk mempertegas dukungan politik serta urgensi pemekaran Kabupaten Kambatang Lima. (*)

The post Buka Jalur ke Pusat, Mariana Siap Kawal Perjuangan Pemekaran Kambatang Lima appeared first on Takam5.com.

JAKARTA | TAKAM5.COM – Presidium Penuntut Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyerahkan seluruh dokumen administrasi usulan pemekaran kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Perwakilan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima, Bahrudin, menyampaikan bahwa rombongan diterima langsung oleh Direktur Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus Kemendagri. Ia menjelaskan bahwa seluruh dokumen yang telah dipersiapkan selama ini telah diterima dengan baik oleh pihak kementerian.

“Alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh Bapak Direktur Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus. Hari ini seluruh berkas administrasi yang selama ini kami selesaikan telah kami serahkan dan diterima dengan baik,” ujar Bahrudin pada Senin (8/6) saat dikonfirmasi langsung di halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri usai pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kemendagri menjelaskan bahwa terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pembentukan daerah otonom baru. Pertama, masih diberlakukannya moratorium pemekaran daerah. Kedua, proses penyelesaian dua rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kemendagri, penyusunan kedua peraturan tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.

“Beliau menyampaikan bahwa dua peraturan pemerintah tersebut hampir selesai dituntaskan. Insya Allah menurut beliau pada tahun 2026 seluruh peraturan pemerintah itu sudah selesai,” katanya.

Bahrudin berharap setelah kedua peraturan pemerintah tersebut diterbitkan, usulan DOB Tanah Kambatang Lima dapat menjadi salah satu daerah yang memperoleh prioritas untuk diproses lebih lanjut.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk persyaratan dasar dan persyaratan kewilayahan. Indikator pemenuhan persyaratan tersebut nantinya akan mengacu pada kedua peraturan pemerintah yang saat ini sedang disusun.

Oleh karena itu, Presidium DOB Tanah Kambatang Lima akan terus memantau perkembangan penyusunan regulasi tersebut sekaligus mempersiapkan berbagai kebutuhan administratif dan teknis agar usulan pemekaran dapat memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Dengan telah diserahkannya seluruh dokumen administrasi kepada Kemendagri, proses perjuangan pembentukan DOB Tanah Kambatang Lima kini memasuki tahap berikutnya, yakni menunggu penyelesaian regulasi pemerintah pusat yang akan menjadi landasan pelaksanaan pemekaran daerah. (*)

The post Usulan DOB Tanah Kambatang Lima Masuk Kemendagri, Menanti Rampungnya Aturan Pemekaran appeared first on Takam5.com.

JAKARTA | TAKAM5.COM – Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaannya mendampingi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyerahan dokumen usulan pemekaran kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (8/6/2026).

Menurut Suwanti, dokumen usulan DOB Tanah Kambatang Lima diterima langsung oleh Direktur Pembinaan Daerah Otonom Khusus dan Daerah Otonom Baru (DOB) Kemendagri. Ia menyebut penyerahan dokumen tersebut menjadi langkah penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah lama menginginkan pemekaran wilayah.

“Hari ini kami dari DPRD Kabupaten Kotabaru mendampingi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan dokumen usulan DOB Tanah Kambatang Lima kepada Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah, dokumen tersebut diterima langsung oleh direktur yang membidangi daerah otonom baru,” ujar Suwanti.

Dari hasil pertemuan tersebut, lanjutnya, pemerintah pusat menyampaikan bahwa proses pembentukan DOB masih menunggu penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, kementerian juga masih melakukan proses kajian terhadap berbagai usulan daerah otonom baru yang masuk dari seluruh Indonesia.

Meski demikian, Suwanti berharap dokumen yang telah disampaikan dapat menjadi pertimbangan penting bagi Kemendagri untuk menempatkan Tanah Kambatang Lima sebagai salah satu usulan prioritas ketika pembahasan DOB kembali dibuka.

“Kami berharap penyampaian dokumen hari ini menjadi bahan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri agar Tanah Kambatang Lima dapat masuk dalam daftar usulan prioritas. Dari informasi yang kami terima, terdapat sekitar 200 usulan DOB dari berbagai daerah di Indonesia yang saat ini menunggu proses lebih lanjut,” katanya.

Menurut Suwanti, usulan pembentukan DOB Tanah Kambatang Lima bukan hanya merupakan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional.

Ia menilai keberadaan Tanah Kambatang Lima sebagai daerah otonom baru nantinya dapat mendukung percepatan pembangunan kawasan serta memperkuat peran Kalimantan Selatan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami dari DPRD Kabupaten Kotabaru mendukung penuh aspirasi masyarakat terkait pembentukan DOB Tanah Kambatang Lima. Selain untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah, pemekaran ini juga memiliki kepentingan nasional karena wilayah ini dapat menjadi salah satu penopang Ibu Kota Nusantara,” tegasnya.

Sebelumnya, rombongan yang terdiri dari DPRD Kabupaten Kotabaru, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Tata Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta Presidium Penuntut DOB Tanah Kambatang Lima menyerahkan dokumen usulan pemekaran kepada Kemendagri di Jakarta.

Dengan telah diterimanya dokumen tersebut, perjuangan pembentukan DOB Tanah Kambatang Lima kini memasuki tahapan menunggu penyelesaian regulasi pemerintah pusat serta pencabutan moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku hingga saat ini. (*)

The post Hj. Suwanti Dorong DOB Tanah Kambatang Lima Jadi Prioritas Nasional, Dokumen Resmi Diserahkan ke Kemendagri appeared first on Takam5.com.