Tim Advokat dan Penasihat Hukum BASA & Rekan bersama para pihak memperlihatkan dokumen kesepakatan perdamaian usai penyelesaian perkara dugaan penggelapan TBS kelapa sawit melalui mekanisme Restorative Justice di Pengadilan Negeri Kotabaru, Selasa (14/7/2026). (Istimewa)
KOTABARU, KALSEL | TAKAM5.com – Perkara dugaan penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang menjerat Raju S. berakhir damai melalui mekanisme Restorative Justice dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Selasa (14/7/2026).
Penyelesaian perkara pidana nomor 96/Pid.B/2026/PN Ktb tersebut ditempuh setelah para pihak mencapai kesepakatan damai yang difasilitasi dalam proses persidangan. Tim Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Badrul Ain Sanusi Al-Afif, S.H., M.H. & Rekan (BASA & Rekan) Cabang Kotabaru mendampingi terdakwa selama proses hukum di Kepolisian hingga tercapainya perdamaian di Peradilan Judex Facti.
Kasus ini bermula dari dugaan penggelapan sekitar empat ton Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Divisi I Sawita Plasma, Desa Manunggul Baru, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru.
Dalam persidangan, PT Sawitakarya Manunggul (PT SKM) menyatakan sepakat menyelesaikan perkara secara damai setelah tercapai kesepakatan dengan terdakwa. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen perdamaian yang ditandatangani di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Anggita Sabrina.
Sebagai bagian dari kesepakatan, terdakwa menyelesaikan penggantian kerugian materiil sebesar Rp. 12.818.849,- kepada pihak yang dirugikan. Langkah tersebut menjadi dasar tercapainya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hak korban, tanggung jawab raju, serta terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak.
Penasihat Hukum BASA & Rekan, Wahid Hasyim, S.H., mengatakan sejak awal pihaknya melihat adanya itikad baik dari klien untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga jalur penyelesaian secara restoratif dinilai menjadi pilihan yang tepat.
“Kami sejak awal melihat adanya itikad baik dari klien untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Fokus kami adalah mengupayakan pemulihan hak korban melalui jalur yang dibenarkan hukum, sehingga penyelesaian perkara dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Alhamdulillah, proses mediasi berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan damai yang diterima para pihak,” ujar Wahid.
Sementara itu, M. Hafidz Halim, S.H., yang akrab dipanggil bang Naga menegaskan penyelesaian melalui Restorative Justice menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, melainkan dapat mengedepankan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Restorative Justice memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara secara bermartabat dengan mengutamakan pemulihan kerugian dan terciptanya perdamaian. Kami sebagai penasehat hukum menjalankan fungsi pendampingan agar hak-hak klien tetap terlindungi, sekaligus mendorong tercapainya solusi yang adil bagi semua pihak,” kata Halim.
Ia juga menambahkan, berdasarkan fakta yang mereka cermati selama proses pendampingan, kliennya hanya berperan sebagai pengemudi truk pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) yang menjalankan perintah dari atasannya.
“Kalau boleh saya sampaikan secara jujur, Raju dalam perkara ini juga dapat dipandang sebagai pihak yang turut menjadi korban keadaan. Ia hanya seorang sopir yang mengangkut TBS dari lahan plasma ke perusahaan atas perintah atasannya. Sulit dibayangkan seorang sopir dapat membawa dan menjual buah tanpa adanya perintah. Selama ini juga Raju tidak pernah memiliki persoalan dengan pihak plasma maupun perusahaan. Bahkan saat proses hukum berlangsung, truk yang digunakan sebagai sarana pengangkut buah juga masih ada. Karena itu, kami melihat penyelesaian melalui Restorative Justice merupakan jalan terbaik yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak,” ujarnya.
Dengan tercapainya kesepakatan damai tersebut, hubungan antara para pihak di lingkungan plasma perkebunan di Kecamatan Sungai Durian diharapkan dapat kembali harmonis. Penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice juga menjadi salah satu bentuk implementasi penegakan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.
