Tanah Bumbu, Kalsel | TAKAM5.COM – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas untuk 2027. Sejumlah regulasi yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari perlindungan petani milenial, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna persetujuan Propemperda 2027, Senin (16/11/2026).
Dari total 10 Raperda yang disepakati, dua merupakan usulan inisiatif DPRD, sedangkan delapan lainnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Rincian usulan tersebut dibacakan Plt Sekretaris DPRD Tanah Bumbu, Muhammad Jaelani.
Dua Raperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Milenial.
Sementara itu, delapan Raperda prakarsa pemerintah daerah diusulkan sejumlah perangkat daerah sesuai bidang tugas masing-masing.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengusulkan Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengajukan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Adapun Bagian Hukum mengusulkan Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengusulkan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029.
Empat Raperda lainnya berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Masing-masing mengatur perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Diselaraskan dengan Arah Pembangunan Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Eryanto Rais, mengatakan penyusunan Propemperda 2027 telah diselaraskan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030.
Menurutnya, Propemperda menjadi instrumen penting untuk memastikan pembentukan regulasi berjalan terencana, terpadu, dan sistematis. Setiap aturan yang disusun juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
“Penyusunan Propemperda merupakan instrumen pengendali arah kebijakan hukum daerah,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Tanah Bumbu dalam rapat paripurna.
Eryanto menjelaskan, program legislasi daerah tersebut juga diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Tanah Bumbu, yakni BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi prioritas pembangunan. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup, pelestarian budaya, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.
Melalui penetapan 10 Raperda prioritas tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai program strategis pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus didukung perencanaan dan penganggaran yang terukur.
Perangkat Daerah Diminta Segera Siapkan Draf Raperda
Eryanto meminta seluruh perangkat daerah yang menjadi pemrakarsa agar segera menyiapkan naskah akademik, kajian akademik, serta draf Raperda.
Persiapan sejak dini dinilai penting agar proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lebih efektif dan tidak terkendala persoalan administrasi maupun substansi regulasi.
Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah.
Akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan.
Dengan demikian, regulasi yang nantinya disahkan tidak hanya menjadi produk hukum pemerintah daerah, tetapi juga benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Tanah Bumbu.
(Ril)





