HabisTanah Bumbu, Kalsel | TAKAM5.COM – Kemana perginya Rp32,4 miliar dana Pilkada 2024? Dana besar ini kini hanya tersisa Rp350 juta, memicu kecurigaan DPRD Tanah Bumbu yang langsung menekan KPU dalam rapat terbuka yang berlangsung di Kantor DPRD pada Rabu (12/2/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, berlangsung panas. Hasanuddin secara tegas meminta transparansi penuh terkait penggunaan anggaran Pilkada 2024.
“Gini, saya kira dimunculkan saja mulai dari anggaran, tahapan persiapan, dan pelaksanaan. Saya kira cukup tinggi sekali. Kalau bisa dimunculkan saja anggarannya, dijelaskan per itemnya, sehingga tidak ada pertanyaan di belakang hari. Ini masih terlalu global!” tegas Hasanuddin.
Desakan ini muncul karena dalam pemaparan awalnya, KPU hanya menyampaikan gambaran umum tanpa merinci angka detail dari setiap item kegiatan. DPRD menilai laporan yang disampaikan masih bersifat “gelondongan” tanpa transparansi yang jelas.
Merespons tekanan DPRD, KPU akhirnya membuka rincian anggaran, yang terdiri dari total dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp32.449.822.200 yang dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp8.000.000.000 pada November 2023 dan Rp24.449.822.200 pada April 2024. Hingga akhir 2024, realisasi anggaran sudah mencapai Rp31.445.114.330, meninggalkan sisa Rp1.004.707.870, yang menurut DPRD terlalu kecil dibandingkan daerah lain.
Dalam rincian yang dipaparkan, Rp9.037.554.000 digunakan untuk honor penyelenggara pemilu, Rp8.140.179.904 untuk sosialisasi dan bimbingan teknis, Rp6.178.579.039 untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta Rp5.361.245.386 untuk administrasi perkantoran dan pengadaan peralatan. Selain itu, pengadaan logistik dan bahan bakar mencapai Rp878.491.489. DPRD juga menyoroti kegiatan Tanah Bumbu Bersholawat serta program lainnya yang menghabiskan anggaran besar, namun belum dijelaskan secara rinci efektivitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada.
Menanggapi rincian tersebut, H. Hasanuddin membandingkan anggaran Pilkada Tanah Bumbu dengan daerah lain, seperti Tanjung Tabalong, yang justru memiliki sisa anggaran lebih besar meskipun baru memiliki pasangan calon. Ia mempertanyakan bagaimana bisa anggaran di Tanah Bumbu hanya menyisakan Rp350 juta, sementara di daerah lain jumlahnya masih cukup besar.
Baca juga
“Saya melihat ada berbagai persepsi di masyarakat terkait anggaran ini. Beberapa daerah lain bisa menjadi perbandingan, misalnya Tanjung Tabalong yang awalnya tidak memiliki pasangan calon, kemudian muncul dua pasangan calon, tetapi mereka masih memiliki sisa dana yang cukup besar,” ujar Hasanuddin, (di kutip dari kalimantansmart.info)
Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam dalam mengawasi anggaran Pilkada.
“Kami di DPRD bertugas mengawasi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Transparansi ini penting agar publik tidak memiliki persepsi negatif!” tegasnya.
(*/Team)
Tautan Eksternal: https://kalimantansmart.info/didesak-dprd-akhirnya-kpu-tanah-bumbu-paparkan-realisasi-anggaran-pilkada-2024-2/
Baca juga
