Jakarta | TAKAM5.COM – Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, bersama Wakil Ketua DPRD, Awaludin, turut mendampingi Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, dalam pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Selasa (18/3/2025). Pertemuan ini membahas berbagai upaya strategis untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan mempercepat konektivitas di Kotabaru.
Dalam diskusi yang berlangsung di ruang rapat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Suwanti menegaskan bahwa DPRD Kotabaru siap mengawal setiap program yang bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas masyarakat, terutama di daerah pesisir dan kepulauan. Menurutnya, konektivitas yang lebih baik akan berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan warga.
“Kotabaru memiliki tantangan geografis yang unik. Dengan adanya pembangunan jembatan penghubung serta peningkatan fasilitas angkutan umum, masyarakat akan lebih mudah beraktivitas, baik dalam sektor ekonomi maupun kehidupan sehari-hari,” ujar Suwanti.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Awaludin, menekankan pentingnya keberlanjutan program transportasi, terutama bagi masyarakat yang masih bergantung pada transportasi air. Ia juga mendorong percepatan pengadaan angkutan umum, pembangunan dermaga, serta pemasangan penerangan jalan di berbagai titik strategis.
“Kami akan terus mengawal usulan ini agar bisa terealisasi dengan maksimal. Masyarakat pesisir sangat membutuhkan akses transportasi yang layak, dan ini menjadi salah satu prioritas utama bagi DPRD Kotabaru,” kata Awaludin.
Dalam pertemuan ini, sejumlah usulan diajukan, di antaranya pengadaan angkutan sekolah, penerangan jalan tenaga surya (APJ Solar Cell), angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, serta angkutan perintis. Usulan tersebut mendapat respons positif dari pihak Kemenhub yang siap berkolaborasi dengan Pemkab dan DPRD Kotabaru dalam mewujudkan transportasi yang lebih baik.
Baca juga
Suwanti dan Awaludin menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi perkembangan program ini hingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kotabaru. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai harapan.
(*)
