Banjarbaru-Kalsel | Takam5.com – Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli bersama Wakil Bupati Syairi Mukhlis menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029. Agenda ini digelar di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, kawasan perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Dalam forum strategis ini, para kepala daerah se-Kalimantan Selatan duduk bersama menyelaraskan arah pembangunan dengan visi “Kalsel Bekerja” yang mencerminkan prinsip Berkelanjutan, Berbudaya, Religius, dan Sejahtera.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD menjadi wadah penting untuk merancang kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Menurutnya, sinergi antara RPJMD provinsi dan RPJMN sebagai acuan nasional menjadi landasan penting bagi kesinambungan pembangunan.
“Melalui forum ini kita menyusun arah kebijakan ke depan. Kalsel sendiri berhasil mempertahankan predikat WTP selama 10 tahun berturut-turut, serta menjadi satu-satunya provinsi yang meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebanyak lima kali beruntun dari Kementerian PANRB,” tegas Muhidin.
Namun, ia menekankan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. “Kita harus terus berbenah untuk mendorong kemajuan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Muhidin juga mendorong para kepala daerah untuk memahami substansi penyusunan RPJMD agar mampu bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Ia memaparkan sejumlah proyek strategis yang akan digarap di beberapa wilayah, termasuk pembangunan jembatan Pulau Laut dan pelabuhan internasional di kawasan KEK Mekar Putih, Kabupaten Kotabaru. Proyek ini diyakini akan mengukuhkan Kalsel sebagai gerbang logistik di wilayah selatan Kalimantan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor menjelaskan bahwa Musrenbang kali ini turut mengundang enam kementerian, yakni Bappenas, Kemendagri, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemenpora, dan KLHK. Dari enam instansi tersebut, empat di antaranya memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas pembangunan di Kalsel.
Baca juga
“Dengan Kemenhub, kita dorong pembangunan pelabuhan internasional. Kemenpora akan membangun stadion berstandar internasional. Kemenparekraf berkaitan dengan pengakuan Geopark Meratus sebagai Global Geopark UNESCO. Sedangkan KLHK mendukung pengelolaan sampah secara terpadu,” urainya.
Ariadi menambahkan, Musrenbangprov 2025 ini merupakan tahap akhir dari proses perumusan RPJMD. Meski batas penyelesaian ditetapkan enam bulan, pihaknya menargetkan rancangan tersebut bisa rampung lebih cepat dan disahkan menjadi Perda pada 30 Juli 2025. (Ril)
