Tanah Bumbu, Kalsel | TAKAM5.COM – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Yulian Herawati, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Yulian Herawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan. Menurutnya, pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat arah kebijakan fiskal daerah yang responsif dan adaptif terhadap kondisi aktual.
Menanggapi pandangan Fraksi PDIP mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab menyebutkan telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya dengan memperkuat pemutakhiran data objek dan subjek pajak, mendorong digitalisasi sistem retribusi, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemungut. Selain itu, sektor-sektor potensial seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata mulai dioptimalkan untuk mendongkrak pendapatan daerah.
Pemkab juga menjelaskan penurunan proyeksi pendapatan dari pos lain-lain PAD yang sah, yang utamanya disebabkan turunnya estimasi pendapatan dari BLUD, RSUD, dan Puskesmas. Yulian menegaskan bahwa evaluasi berkala terus dilakukan oleh Bapenda dan SKPD penghasil melalui pemantauan realisasi secara langsung dan digital. Audit potensi PAD secara menyeluruh, yang sebelumnya belum pernah dilakukan, akan menjadi perhatian ke depan.
Sementara itu, terkait pertanyaan Fraksi PKB mengenai arah perubahan RKPD, Pemkab menyampaikan bahwa dokumen perubahan tersebut merupakan respons terhadap dinamika asumsi makro dan kebutuhan riil masyarakat. Sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Rakyat tetap menjadi fokus belanja. Penggunaan SILPA dalam pembiayaan pun dijelaskan sebagai akibat dari pelampauan pendapatan, bukan karena lemahnya serapan anggaran. Realisasi anggaran tahun 2024 bahkan tercatat mencapai 94,21 persen.
Fraksi NasDem Sejahtera dinilai telah memberikan dukungan yang konstruktif. Pemkab menyampaikan komitmennya untuk melakukan percepatan kinerja dengan strategi pembangunan yang mengarah pada penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi lokal, serta tata kelola pemerintahan berbasis data sektoral.
Tanggapan terhadap Fraksi Golkar menegaskan bahwa arah perubahan anggaran telah disesuaikan dengan RPJMD 2025–2029, prioritas nasional, serta hasil evaluasi program sebelumnya. Pemkab berharap pelaksanaan program prioritas berjalan secara terukur dan akuntabel.
Baca juga
Untuk Fraksi Gerindra, pemerintah menyampaikan bahwa sektor ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian serius. Pemerintah menyiapkan kebijakan yang mendukung optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, sekaligus memperluas lapangan kerja melalui UMKM berbasis industri unggulan. Kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kompetensi pencari kerja juga disebut sebagai bagian dari strategi penurunan pengangguran.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PAN, pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk mengarahkan belanja perubahan tahun ini pada kebutuhan strategis yang betul-betul berdampak, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan program prioritas di tingkat nasional, provinsi, dan daerah.
Menutup jawabannya, Yulian menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah dan DPRD terus terjalin erat demi mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat. Ia juga menambahkan bahwa amanah pembangunan harus dijalankan dengan integritas, kolaborasi, dan semangat yang sama untuk membawa Tanah Bumbu menuju daerah yang maju, makmur, dan beradab.
(Ril)
