Kotabaru, Kalsel | Takam5.com – Warga Desa Tanjung Kunyit, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, melayangkan protes terkait penggunaan kapal bantuan dari Bank Indonesia (BI) yang seharusnya digunakan untuk antar jemput anak sekolah. Mereka menilai kapal tersebut kini malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh Kepala Desa.
“Kapal itu dulunya berwarna putih dan ada logo BI. Sekarang sudah dicat hijau, logonya hilang, dan dipakai sendiri oleh Pak Kades untuk menangkap ikan. Sudah sekitar delapan bulan tidak digunakan sesuai fungsinya,” ungkap Muhlis, salah satu warga, kepada Takam5.com, Sabtu (24/5/25).
Menurutnya, kapal tersebut sedianya diperuntukkan bagi siswa-siswi yang setiap hari harus menyeberangi pulau menuju sekolah. Karena kapal tidak difungsikan, para pelajar terpaksa naik kelotok taksi milik pribadi yang memungut tarif Rp7.000 pulang pergi.
“Maunya kami, kapal itu difungsikan untuk anak-anak sekolah. Itu hak mereka,” tegas Muhlis.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Desa Tanjung Kunyit, Sahabuddin, menyebut kapal bantuan BI kini digunakan untuk patroli wilayah laut dan pengawasan terumbu karang, mengingat wilayah mereka merupakan kawasan wisata.
“Speedboat dari dana desa sudah empat bulan ini rusak. Jadi kapal BI kami gunakan untuk keperluan mendesak, seperti patroli. Tapi kalau memang ada yang mau kelola buat antar jemput sekolah, saya siap serahkan,” ujarnya. Minggu, (25/05/25)
Namun, menurut Sahabuddin, muncul penolakan dari pemilik kelotok taksi yang selama ini mengangkut anak sekolah. Mereka keberatan jika kapal bantuan kembali difungsikan karena berpotensi mengurangi penghasilan mereka.
Baca juga
“Waktu saya mau serahkan kapal buat anak-anak sekolah, sopir taksinya bilang: ‘kapalku mau diapakan kalau begitu?’,” katanya.
Meski bersedia melepas pengelolaan kapal, Sahabuddin menegaskan tetap diperlukan biaya operasional, terutama untuk membeli bahan bakar. Ia menyebut anak-anak sekolah tetap akan dikenai tarif Rp2.000 sekali jalan sebagai kontribusi untuk solar.
“Desa tidak punya anggaran untuk operasional kapal. Pernah kami usulkan, tapi banyak yang dicoret. Biayanya sekitar Rp300 ribu per bulan,” jelasnya.
Warga berharap agar pemerintah desa maupun pihak terkait segera mengevaluasi dan mengembalikan fungsi kapal sesuai peruntukannya, demi mendukung akses pendidikan bagi anak-anak Tanjung Kunyit. (***)
