TANAH BUMBU, KALSEL | TAKAM5.COM – Dugaan ketidaktransparanan penggunaan dana hibah Pemilu 2025 yang digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Bumbu kembali mencuat. Lembaga pengawas independen WRC PAN-RI Wilayah Kalimantan Selatan tak tinggal diam dan langsung mengambil langkah konfirmasi ke instansi terkait.
Senin, 23 Juni 2025, dua perwakilan dari WRC PAN-RI, yakni Hendarta S., Kepala Divisi Pengawasan dan Penindakan Korwil Kalsel, serta Hidayatullah, Kepala Unit Tanah Bumbu mendatangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanah Bumbu. Mereka mempertanyakan kejelasan laporan pertanggungjawaban dana hibah KPU Tanbu yang hingga kini belum juga dipublikasikan secara terbuka.
“Kami tidak datang membawa asumsi, kami datang membawa surat resmi dan dasar keprihatinan publik atas dana hibah yang disebut-sebut mencapai angka fantastis tapi tanpa laporan yang transparan,” tegas Hendarta kepada awak media.
Namun jawaban yang diperoleh dari Kepala Kesbangpol Tanbu, Nahrul Pajri, S.Pd., M.Pd., belum menjawab substansi. Ia menyatakan pihaknya belum bisa memberi tanggapan karena masih menunggu arahan dari pimpinan.
Respons tersebut dinilai WRC PAN-RI sebagai bentuk pembiaran birokrasi yang justru bisa memperburuk persepsi publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk bagi proses demokrasi lokal. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menjadi contoh dalam soal akuntabilitas dan keterbukaan,” ujar Hidayatullah.
WRC PAN-RI menegaskan akan terus menekan semua pihak terkait agar membuka laporan penggunaan dana hibah tersebut ke publik. Jika upaya konfirmasi berulang tetap tidak direspons, mereka tidak menutup kemungkinan akan membawa perkara ini ke jalur hukum atau lembaga pengawasan yang lebih tinggi.” (TEAM IPJI/Sir)
Baca juga
