Tanah Bumbu, Kalsel | Takam5.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), H. Hasanuddin, mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang memprihatinkan saat menggelar kegiatan Reses di Medina Hotel Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Senin (1/12/2025).
Di hadapan ratusan warga, Hasanuddin menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanbu mengalami penurunan signifikan setelah ditetapkan, menyusul adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. “Beberapa hari sebelumnya APBD Tanah Bumbu telah ditetapkan dan mengalami penurunan karena adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. DBH Tanah Bumbu disebut sebagai yang tertinggi pemotongannya di Kalimantan Selatan,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menjelaskan pentingnya masyarakat mengetahui kondisi ini agar memahami keterbatasan fiskal daerah. Ia menegaskan, dengan anggaran yang terbatas, DPRD bersama Bupati akan berupaya maksimal mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada Pemerintah Pusat. Reses ini sendiri merupakan bagian dari tiga fungsi utama DPRD, yakni Penyusunan Anggaran (Budgeting), Pengawasan, dan pembentukan Peraturan Daerah.
Dalam sesi dialog yang berlangsung, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi mendesak, didominasi oleh masalah infrastruktur dasar:
1. Layanan PDAM: Keluhan utama adalah distribusi air bersih yang belum menjangkau sejumlah wilayah.
2. Masalah Banjir: Warga menyoroti masalah banjir yang cepat terjadi akibat saluran air yang tersumbat, menyebabkan genangan air naik meski hujan turun sebentar.
Menanggapi keluhan tersebut, Hasanuddin memberikan beberapa penjelasannya terkait tindak lanjut yang telah dilakukan.
Baca juga
Terkait distribusi air bersih, Hasanuddin menyatakan masalah tersebut sudah disampaikan kepada Dinas PUPR dan Direktur PDAM. Ia mencontohkan, untuk wilayah Betung, jaringan pipa berada di sekitar Saring Sungai Binjai dan tinggal menunggu dorongan pelaksanaan. “Untuk Desa Barugelang, jaringan pipa sudah mendekati kantor desa dan diharapkan pada 2026 wilayah tersebut juga akan mendapatkan pembangunan siring serta pengaspalan jalan,” tambahnya.
Sementara untuk masalah banjir di Batuah yang disebabkan oleh drainase, ia memastikan bahwa aspirasi perbaikan di wilayah dekat Kapolsek dan SMP 2 telah diakomodasi dan mulai dikerjakan. Semua usulan, termasuk jalan usaha tani dan persoalan lainnya, telah dicatat dan akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Hasanuddin menekankan bahwa usulan reses tetap dapat diprioritaskan sesuai skala kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. (*)
