BANJARBARU, KALSEL | TAKAM5.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Dr. Bob Hasan, menegaskan pentingnya Musyawarah Daerah (Musda) I DPD ARUN Kalimantan Selatan sebagai momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bob Hasan saat menghadiri Musda I DPD ARUN Kalsel yang digelar di Hotel Aura, Banjarbaru, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Bob, Musda bukan sekadar agenda pergantian atau penetapan kepengurusan, tetapi menjadi ruang untuk menyatukan visi, menyusun strategi dan memastikan keberadaan ARUN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tujuan Musda I ini untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi. Kita bermusyawarah bagaimana menjawab dan mengadvokasi rakyat untuk kepentingan Nusantara,” ujar Bob Hasan.
Ia menilai Kalimantan Selatan memiliki dinamika persoalan masyarakat yang beragam. Karena itu, keberadaan organisasi advokasi tidak boleh hanya berorientasi pada satu jenis persoalan.
Bob menegaskan, kerja-kerja ARUN harus mampu menjangkau berbagai sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan pertanahan, pertanian, peternakan, perkebunan hingga persoalan sosial, ekonomi dan dinamika kebijakan yang berdampak terhadap rakyat.
“Bentuk advokasinya tidak hanya melulu tentang persengketaan tanah. Banyak informasi yang bersifat politis, ekonomis, dan hal-hal lainnya,” katanya.
Baca juga
Bob Hasan menekankan bahwa organisasi yang bergerak di bidang advokasi harus memiliki kepekaan terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan wadah yang mampu memberikan pendampingan ketika berhadapan dengan persoalan hukum maupun kepentingan yang menyangkut hak-hak mereka.
Ia juga mengingatkan jajaran ARUN agar tetap menjaga persatuan dan tidak kehilangan orientasi dalam menjalankan kerja-kerja advokasi.
Bagi Bob, advokasi masyarakat harus dilakukan dengan mengedepankan aturan hukum, komunikasi dan kepentingan bersama sehingga organisasi dapat menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang muncul.
Dalam momentum Musda I tersebut, Bob Hasan juga mendorong DPD ARUN Kalsel segera memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota.
Penguatan struktur tersebut dinilai penting agar kerja advokasi tidak hanya terpusat di tingkat provinsi, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara langsung di daerah.
Sebelumnya, Sekretaris DPD ARUN Kalsel M. Hafidz Halim menyampaikan bahwa salah satu agenda prioritas pasca-Musda adalah membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ARUN di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Baca juga
Bob menyambut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas pelayanan organisasi.
Menurutnya, semakin kuat struktur organisasi di daerah, semakin besar pula peluang ARUN untuk mengetahui persoalan masyarakat secara langsung dan memberikan pendampingan secara lebih cepat.
Bob Hasan juga menegaskan posisi ARUN sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.
Ia menyebut ARUN berdiri sejak 2018 di Lampung dan dalam perjalanan politik nasional pernah terlibat sebagai relawan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Menurut Bob, keterlibatan tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab organisasi untuk terus mengawal program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Sebagai konsekuensinya sebagai relawan, kita tetap menjaga dan mengawal program-program pemerintah, terutama yang berpihak pada kepentingan rakyat secara utuh serta berlandaskan Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
Ia berharap ARUN dapat terus mengambil peran konstruktif dalam mengawal kepentingan masyarakat, termasuk memberikan masukan dan pendampingan ketika terdapat kebijakan atau persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat.
Baca juga
Musda I DPD ARUN Kalsel diharapkan menjadi titik awal bagi organisasi untuk membangun fondasi yang lebih kuat di Bumi Lambung Mangkurat.
Dengan konsolidasi kepengurusan, perluasan jaringan hingga 13 kabupaten/kota dan penguatan kerja advokasi, ARUN Kalsel diharapkan mampu hadir lebih dekat dengan masyarakat.
Bagi Bob Hasan, keberhasilan organisasi bukan hanya diukur dari kuatnya struktur kepengurusan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Karena itu, ia mendorong seluruh jajaran ARUN Kalsel menjadikan hasil Musda sebagai pijakan untuk bekerja lebih nyata.
“Bagaimana kita menjawab dan mengadvokasi rakyat untuk kepentingan Nusantara,” kembali ditegaskan Bob.
Musda I DPD ARUN Kalsel turut dihadiri Dewan Pembina DPP ARUN yang juga Penasehat Presiden RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Erwin Charara Rusmana, jajaran pimpinan DPP ARUN, pengurus Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), perwakilan Kanwil Kemenkumham, jajaran TNI-Polri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, pemerintah daerah, tokoh organisasi masyarakat serta mahasiswa.
Kehadiran berbagai unsur tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Musda I tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga menjadi ruang membangun sinergi untuk memperkuat kerja-kerja advokasi dan pendampingan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Baca juga
(Ril)
