BANJARMASIN, KALSEL | TAKAM5.COM – Advokat M. Hafidz Halim, S.H., alias Bang Naga, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan, Kamis (19/11/2026). Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik sekaligus memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan penggunaan gelar akademik dan dokumen pendidikan yang keabsahannya tengah dipersoalkan.
Dalam pemeriksaan tersebut, Hafidz Halim yang juga menjabat Sekretaris DPD Advokat Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Selatan dimintai keterangan oleh penyidik dan menjawab 19 pertanyaan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian pendalaman perkara untuk menelusuri fakta, mengklarifikasi sejumlah informasi, serta mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Keterangan Bang Naga dinilai relevan karena dirinya disebut memiliki informasi mengenai persoalan riwayat pendidikan pihak yang menjadi perhatian dalam perkara itu. Bahkan, sebelumnya ia dikabarkan pernah melakukan penelusuran langsung ke salah satu perguruan tinggi yang berkaitan dengan informasi pendidikan tersebut.
Melalui pemeriksaan ini, penyidik berupaya memperoleh gambaran lebih utuh mengenai asal-usul informasi, dokumen pendidikan, hingga fakta-fakta yang menjadi dasar munculnya dugaan penggunaan gelar akademik yang dipersoalkan.
Sebelumnya, Hafidz Halim disebut pernah mendatangi Universitas Syamsul Ulum Gunungpuyuh, Sukabumi, untuk menelusuri informasi mengenai riwayat pendidikan Wijiono, S.H., M.H. Penelusuran tersebut kemudian menjadi salah satu informasi yang turut mendapat perhatian dalam perkembangan penanganan perkara di Ditreskrimsus Polda Kalsel.
Tak hanya meminta keterangan dari saksi yang memiliki informasi terkait, penyidik juga dikabarkan telah melakukan pendalaman dengan meminta klarifikasi dari pihak perguruan tinggi, termasuk Wakil Rektor, guna memperoleh penjelasan mengenai riwayat pendidikan yang dipersoalkan.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut tetap harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para saksi, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, informasi yang berkembang tidak serta-merta dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum melalui proses pembuktian.
Perkembangan perkara ini sebelumnya menjadi perhatian setelah Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Berdasarkan informasi dalam dokumen SPDP yang dikutip dalam pemberitaan sebelumnya, penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di Banjarmasin pada 2019. Dalam perkara tersebut, Dedy Ramdani, S.H., tercatat sebagai pelapor, sementara Wijiono disebut sebagai pihak terlapor.
Persoalan ini turut menarik perhatian karena dugaan penggunaan gelar akademik dan dokumen pendidikan tersebut berpotensi bersinggungan dengan legalitas sejumlah dokumen yang berkaitan dengan profesi advokat. Di antaranya Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA), Kartu Tanda Advokat (KTA), hingga Surat Keputusan Pengangkatan Advokat.
Namun, hingga perkembangan SPDP yang diberitakan pada 18 November 2026, belum terdapat penetapan tersangka. Dengan demikian, perkara tersebut masih berada dalam proses penyidikan dan seluruh dugaan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah.
Pemeriksaan terhadap Hafidz menjadi bagian dari upaya penyidik menghubungkan berbagai informasi yang telah diperoleh, termasuk mencocokkan keterangan saksi dengan dokumen serta hasil klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, penanganan perkara ini membutuhkan ketelitian dan objektivitas agar setiap fakta dapat terungkap secara terang. Keabsahan dokumen pendidikan, kebenaran informasi mengenai riwayat akademik, serta keterkaitan pihak-pihak yang disebut dalam perkara harus dipastikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Publik kini menanti perkembangan penanganan perkara tersebut. Transparansi dan profesionalitas penyidik menjadi penting agar proses hukum berjalan berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan maupun polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Pemeriksaan terhadap Hafidz Halim diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi penyidik untuk mengungkap duduk perkara secara menyeluruh, sekaligus memastikan setiap kesimpulan yang diambil didasarkan pada alat bukti yang sah.
Seluruh pihak yang terkait tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)

