BANJARMASIN, KALSEL | TAKAM5.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan resmi memulai penyidikan dugaan tindak pidana penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diduga palsu. Perkara tersebut turut menyoroti nama Wijiono, S.H., M.H., yang disebut pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI).

Dimulainya penyidikan itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ditreskrimsus Polda Kalsel tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Dalam dokumen tersebut, perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di Banjarmasin pada 2019, dengan Dedy Ramdani, S.H. sebagai pelapor dan Wijiono, S.H., M.H. sebagai terlapor.

Perkembangan ini menjadi perhatian karena persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut dugaan keabsahan gelar akademik Magister Hukum milik terlapor. Lebih jauh, pelapor menduga perkara itu berpotensi berkaitan dengan penerbitan ratusan dokumen profesi advokat di lingkungan P3HI.

Menurut keterangan pelapor, Wijiono pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal P3HI pada periode 2019 hingga 2025. Dalam kapasitas tersebut, ia disebut memiliki keterkaitan dengan penerbitan berbagai dokumen yang berkaitan dengan profesi advokat.

Dokumen yang dimaksud meliputi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA), Kartu Tanda Advokat (KTA), hingga Surat Keputusan Pengangkatan Advokat. Sejumlah dokumen tersebut disebut ditandatangani Ketua Umum P3HI Aspihani Ideris, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal P3HI Wijiono, S.H., M.H.

Pelapor menduga persoalan legalitas dokumen tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi ratusan advokat yang pernah mengikuti pendidikan dan memperoleh dokumen profesi melalui organisasi tersebut. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menelusuri proses penerbitannya secara menyeluruh.

“Persoalan ini bukan hanya menyangkut satu dokumen atau satu orang. Ada ratusan advokat yang perlu mendapatkan kepastian mengenai legalitas dokumen profesi yang mereka miliki. Karena itu, semuanya harus ditelusuri secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.

Ia juga meminta penyidik mendalami dugaan persoalan gelar akademik Magister Hukum tersebut. Bahkan, menurutnya, penelusuran terhadap ijazah Sarjana Hukum (S1) terlapor juga perlu dilakukan apabila berkaitan dengan substansi perkara.

Pelapor berpendapat, keabsahan riwayat pendidikan terlapor perlu dipastikan karena dinilai memiliki keterkaitan dengan penerbitan berbagai dokumen profesi advokat di lingkungan P3HI. Apabila dalam penyidikan ditemukan pelanggaran hukum, ia berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebelum penyidikan resmi dimulai, Dedy telah memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel pada 5 November 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami sejumlah hal, terutama mengenai kerugian finansial yang dialaminya serta tambahan keterangan dan data pendukung untuk kepentingan pembuktian perkara.

Pemeriksaan berlangsung sekitar enam jam, mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WITA. Selama proses tersebut, ia mengaku menjawab sekitar 20 pertanyaan yang diajukan penyidik.

“Pada pemeriksaan hari itu, materi yang didalami penyidik pada intinya berkaitan dengan persoalan kerugian, termasuk beberapa hal tambahan lainnya. Kami berharap seluruh data dan fakta yang disampaikan dapat menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara ini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, setelah memperoleh bukti yang menurutnya menguatkan dugaan adanya persoalan pada dokumen yang dimilikinya, ia tidak lagi berani menggunakan BAS P3HI. Sebagai gantinya, ia memutuskan mengulang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) melalui organisasi advokat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI).

Setelah menyelesaikan proses tersebut, ia kembali menjalani pengambilan sumpah sebagai advokat melalui organisasi HAPI. Langkah itu diambil untuk memperoleh kepastian mengenai legalitas dokumen dan status profesinya sebagai advokat.

Menurutnya, perkara yang berlarut-larut tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak terhadap kondisi finansial pihak yang merasa dirugikan.

“Akibat perkara ini berlarut-larut, tentu ada dampak kerugian finansial bagi korban. Karena itu, kami berharap penanganannya dapat berjalan secara serius, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Selain persoalan kerugian, pelapor juga menyoroti kecukupan alat bukti dan pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Ia meminta penyidik tidak hanya mendalami keterangan Wijiono, tetapi juga memeriksa pihak lain yang dinilainya memiliki keterkaitan dengan substansi perkara, termasuk Ketua Umum P3HI.

Dalam keterangannya, ia turut mengungkapkan dugaan ketidaksesuaian informasi mengenai riwayat pendidikan terlapor. Menurutnya, penyidik sebelumnya telah memperoleh keterangan bahwa Wijiono tidak menyelesaikan pendidikan di STISHA. Namun, terlapor kemudian disebut menyampaikan bahwa dirinya pernah menempuh pendidikan di Universitas Syamsul Ulum Gunungpuyuh, Sukabumi.

Pelapor mengklaim, penelusuran yang dilakukan bersama kakaknya, Hafidz Halim, ke perguruan tinggi tersebut justru menemukan informasi bahwa Wijiono tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa di sana.

Ia juga menyebut penyidik telah mendatangi kampus tersebut dan meminta keterangan Wakil Rektor untuk mengklarifikasi informasi mengenai riwayat pendidikan terlapor.

“Menurut pandangan kami, sebenarnya sudah cukup banyak bukti. Penyidik juga pernah mendapatkan keterangan mengenai riwayat pendidikan Wijiono. Setelah ditelusuri ke Universitas Syamsul Ulum Gunungpuyuh, ternyata berdasarkan informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan tidak pernah kuliah di sana,” ungkapnya.

Meski demikian, keterangan tersebut masih merupakan klaim pelapor yang perlu dikonfirmasi melalui bukti dan hasil penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang diperoleh.

Berdasarkan SPDP tertanggal 16 November 2026, penyidikan perkara ini merujuk pada laporan polisi tertanggal 15 Agustus 2025. Surat tersebut juga mencantumkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas Penyidikan yang diterbitkan pada tanggal yang sama.

Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa penyidik belum menetapkan tersangka. Dengan demikian, proses hukum masih berlanjut pada tahap pengumpulan alat bukti, pendalaman keterangan saksi, serta penelusuran dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Nama IPDA Deny Eko Darmawan, S.H., M.H. tercantum sebagai penyidik yang dapat dihubungi untuk kepentingan koordinasi dan komunikasi perkara. Sementara itu, surat pemberitahuan tersebut ditandatangani Plh. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel selaku penyidik, Theodorus Prio Santosa, S.I.K.

Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa dokumen-dokumen persyaratan advokat milik pelapor telah diserahkan dan disita penyidik untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Ia berharap dimulainya penyidikan menjadi momentum untuk mengungkap seluruh rangkaian persoalan, termasuk menelusuri keabsahan dokumen, riwayat pendidikan, keterangan saksi, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan.

“Kami berharap proses hukum ini tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Semua fakta harus dibuka secara terang. Siapa pun yang memiliki keterkaitan harus diperiksa sesuai ketentuan hukum. Yang terpenting adalah keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan,” pungkasnya.

Hingga SPDP tertanggal 16 November 2026 diterbitkan, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh dugaan yang disampaikan pelapor masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap Wijiono maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam perkara ini.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *