Daftar Isi:
Kotabaru, Kalsel | TAKAM5.COM – Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru tahun 2024 digelar di Ballroom Hotel Grand Surya, Kamis (28/10/). Acara ini dibuka secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Minggu Basuki.
Rakor tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, seperti Satgas Stunting Kabupaten Kotabaru, anggota TPPS, Koordinator Satgas Stunting Provinsi Kalimantan Selatan, Forkopimda, Kepala SKPD, dan para camat se-Kabupaten Kotabaru. Dalam sambutannya, H. Minggu Basuki menyatakan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program dan anggaran yang telah digunakan.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita dapat mengukur apakah capaian program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kotabaru telah sesuai target atau belum,” ujarnya.
Tujuan Rakor: Evaluasi dan Solusi untuk 2025
Dalam Rakor ini, Ir. Sri Sulistiyani, M.Ph menjelaskan tujuan kegiatan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pencegahan serta percepatan penurunan stunting di Kotabaru tahun 2024.
“Rakor ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala pada intervensi spesifik dan sensitif untuk menghasilkan solusi dan arah kebijakan percepatan penurunan stunting di tahun 2025,” jelasnya.
Adapun aksi nyata yang dirumuskan dalam Rakor meliputi: Penanganan intervensi serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru, pemanfaatan dana desa untuk mendukung program stunting, monitoring dan evaluasi ke kecamatan serta desa lokus stunting.
Hasil monev menunjukkan sejumlah perkembangan, seperti TPPS di beberapa kecamatan yang mulai aktif. Namun, terdapat kendala, di antaranya kurangnya sosialisasi dan pemanfaatan data KRS sesuai amanah Perpres 72 Tahun 2021. Selain itu, kapasitas SDM di tingkat kecamatan, desa, dan kader juga membutuhkan peningkatan, termasuk dukungan pembiayaan yang lebih optimal.
Baca juga
Kendala dan Fokus Utama: Target Nasional 14 Persen
Minggu Basuki menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Kotabaru saat ini mencapai 20,1 persen. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024.
“Kita perlu mengetahui kendala di semua tingkatan, baik kabupaten, kecamatan, maupun desa, untuk memastikan prevalensi stunting bisa ditekan,” kata Minggu.
Sri Sulistiyani menambahkan bahwa faktor-faktor seperti indeks ketahanan pangan yang berada di angka 80,5 persen, kemiskinan ekstrem, dan perekonomian keluarga yang lemah turut memengaruhi prevalensi stunting. Untuk itu, program bantuan sosial seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, bantuan sembako, BPJS Kesehatan, pemanfaatan pekarangan, serta edukasi gizi seimbang akan terus digencarkan.
Menunggu Kebijakan Baru dari Pemerintah Pusat
Dalam rangkaian program stunting tahun 2025, pemerintah daerah masih menunggu arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan seperti makan siang gratis untuk anak sekolah atau program strategis lainnya diharapkan dapat mendukung target yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
Apresiasi dan Harapan
Di akhir acara, Minggu Basuki memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Rakor.
“Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang hadir hari ini. Saya berharap hasil Rakor ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh setiap SKPD yang hadir,” tutupnya.
(*/Ril/Kominfo).
Baca juga
Tautan Eksternal: Program Makan Bergizi Gratis adalah pengungkit yang efektif untuk Percepatan dan Penurunan Stunting.
