BANJARMASIN, KALSEL | TAKAM5.COM – Upaya mencari keadilan yang diperjuangkan Yudistira Mahardika, eks ASN Lapas Kelas IIA Kotabaru, kembali menapaki babak baru. Kamis pagi (19/6/2025), Yudistira resmi bertemu langsung dengan jajaran Komisi XIII DPR RI di sela kunjungan kerja reses anggota dewan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pertemuan yang digelar di Rumah Makan Serba Nyaman, Jalan A. Yani KM 5, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur itu turut dihadiri oleh tim hukum dari Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) DPD Kalimantan Selatan dan DPC ARUN Kotabaru.
Baca juga: Sultan Khairul Saleh Siap Temui ARUN Kalsel, Soroti Pemecatan Eks ASN Lapas Kotabaru
Pertemuan ini membahas pemecatan Yudistira yang dinilai sarat kejanggalan prosedural. Menurut ARUN, pemecatan tersebut dilakukan tanpa proses pidana, hanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tahun 2024, dan diduga menyalahi prosedur ASN yang berlaku, termasuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
Baca juga: Tangis Orang Tua Yudistira: Berjuang di Tengah Derita, Berharap Keadilan untuk Anaknya
“Ini momentum penting. Akhirnya suara Yudistira didengar langsung oleh wakil rakyat. Kita serahkan seluruh dokumen dan fakta pendukung ke Ketua Komisi XIII DPR RI,” ujar M. Hafidz Halim, S.H., Sekretaris DPD ARUN Kalsel.
Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI yang juga Raja Banjar, Sultan Khairul Saleh, telah menghubungi Hafidz Halim untuk mengatur pertemuan ini. Selain dirinya, Ketua DPD ARUN Kalsel, Badrul Ain Sanusi Al-Afif, S.H., M.H., juga diajak berdiskusi oleh Sultan sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi warga Kalimantan Selatan.
Baca juga
Baca juga: Badrul Ain Sanusi Dukung Perjuangan Hak ASN Yudistira di Jakarta
“Pak Sultan menunjukkan kepedulian serius. Beliau tidak hanya membuka pintu komunikasi, tapi juga menindaklanjuti dengan pertemuan konkret di sela kesibukan reses,” tambah Halim
Usai agenda internal Komisi XIII DPR RI di Hotel Galaxy Banjarmasin, yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Pemasyarakatan, Imigrasi, hingga Komnas HAM, pertemuan khusus dengan Yudistira digelar secara terpisah.
Baca juga:Kisah Yudistira Mahardika Tuntut Keadilan Mirip Kisah Yudistira Mahabharata Melawan Sengkuni
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota Komisi XIII tampak hadir, antara lain: H. Sugiat Santoso selaku Ketua Komisi XIII DPR-RI, beserta Anggota Komisi XIII DPR-RI yaitu M. Rofiqi, S.H., Ir. M. Shadiq Pasadigoe, Teuku Ibrahim, serta Sultan Khairul Saleh.
Dokumen kronologis dan berkas-berkas pendukung yang disusun oleh ARUN Kalsel pun langsung diterima oleh Ketua Komisi XIII DPR RI secara langsung, dalam kesempatan tersebut terdengar jelas dari Ketua dan Anggota Komisi XIII DPR-RI yang serentak menyatakan dan berjanji akan memperjuangkan Yudistira Mahardika, Hal ini menjadi langkah strategis menuju kemungkinan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi di Gedung DPR-RI, Jakarta nantinya (***)
Baca juga
