KOTABARU, KALSEL | TAKAM5.COM – Dinamika internal Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendapat sorotan setelah M. Hafidz Halim, S.H. alias Bang Naga, menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sekaligus keanggotaan partai.
Mantan aktivis yang kini berprofesi sebagai pengacara tersebut mengungkapkan kekecewaannya terhadap arah perjuangan dan tata kelola organisasi. Terutama menyangkut sejumlah persyaratan dalam proses penjaringan calon Ketua DPC yang menurutnya berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi kader.
Dalam surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 16 November 2026, Bang Naga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan matang dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
“Langkah ini saya tempuh secara sadar, setelah pertimbangan yang matang, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun,” demikian pernyataan Hafidz dalam surat pengunduran dirinya.
Sebagai mantan aktivis yang kemudian menekuni profesi hukum, Hafidz mengaku memiliki pandangan tersendiri mengenai pentingnya kaderisasi dan demokrasi dalam tubuh partai politik.
Ia mengatakan, sejak awal bergabung dengan Partai Demokrat, dirinya meyakini partai politik harus menjadi wadah pengabdian dan kaderisasi, bukan sekadar tempat perebutan jabatan. Kepemimpinan, menurutnya, semestinya lahir dari kapasitas, loyalitas, kerja nyata, serta kedekatan dengan masyarakat.
Namun, Bang Naga merasa nilai-nilai tersebut semakin sulit ditemukan dalam dinamika organisasi belakangan ini.
“Belakangan, keyakinan tersebut kian sulit saya temukan,” tulisnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan mantan aktivis tersebut adalah kewajiban calon Ketua DPC menunjukkan kantor sekretariat beserta bukti sewa atau sertifikat kepemilikan.
Menurut Hafidz, persyaratan tersebut perlu dievaluasi karena kantor sekretariat merupakan kebutuhan kelembagaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab partai, bukan dibebankan kepada pribadi calon.
“Kantor sekretariat semestinya menjadi tanggung jawab kelembagaan partai, bukan beban pribadi calon. Apalagi kalau ada syarat calon ketua partai harus menghibahkan bangunan,” tegasnya.
Ia khawatir persyaratan tersebut justru menjadikan kemampuan finansial sebagai faktor yang memengaruhi kesempatan kader untuk memimpin organisasi. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi mengesampingkan kapasitas dan rekam jejak pengabdian seseorang hanya karena keterbatasan kemampuan ekonomi.
Selain persoalan kantor sekretariat, Bang Naga juga mempertanyakan kewajiban melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana. Ia memahami pentingnya integritas seorang pemimpin, tetapi menilai penerapan persyaratan organisasi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan konsisten.
“Tidak setiap perkara pidana mencerminkan kesalahan yang sepenuhnya melekat pada diri seseorang. Ada kalanya sebuah perkara lahir dari keadaan yang tidak sepenuhnya adil,” ungkapnya.
Pandangan tersebut, menurutnya, juga berkaitan dengan kesempatan seseorang untuk kembali mengabdi setelah menjalani konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai rekam jejak hukum seseorang perlu dilihat secara proporsional, termasuk latar belakang perkara dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
Lebih jauh, pengacara yang akrab disapa Bang Naga itu mempertanyakan munculnya persyaratan baru yang menurut pengetahuannya belum pernah diterapkan dalam penjaringan periode sebelumnya.
Ia bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan perjalanan politik dan hubungan loyalitas yang selama ini terbangun di internal partai.
“Munculnya persyaratan baru ini secara tiba-tiba menyisakan tanda tanya di benak saya. Apakah aturan tersebut sungguh dimaksudkan untuk memperkuat organisasi, atau justru untuk membatasi langkah figur tertentu yang hendak kembali mencalonkan diri?” tulisnya.
Hafidz kemudian menyinggung bahwa loyalitas dirinya bersama sejumlah kader terhadap Ketua Demokrat Kotabaru bukanlah sesuatu yang baru dibangun dalam waktu singkat.
“Loyalitas kami kepada Ketua Demokrat Kotabaru jelas. Dulu beliau diminta untuk menjadi ketua partai tanpa persyaratan tersebut. Antara saya dan ketua juga pernah sama-sama melewati masa kritis ketika menjalani proses pidana,” ungkapnya dalam penjelasan tertulis tersebut.
Menurut Bang Naga, setiap perkara hukum semestinya dilihat berdasarkan konteks dan latar belakangnya, termasuk apabila terdapat unsur kepentingan politik dalam perkara yang terjadi pada masa lalu. Ia menilai penerapan persyaratan baru tanpa penjelasan yang memadai dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi perlakuan organisasi terhadap kader.
“Tentu kalau itu syarat yang baru dibuat, maka otomatis kami bukan pihak yang dibutuhkan partai. Karena penjaringan dulu tidak seperti itu,” lanjutnya.
Meski menyampaikan kritik cukup tajam, Hafidz menegaskan dirinya tidak bermaksud menuduh pihak mana pun. Ia hanya mengingatkan bahwa mekanisme penjaringan yang tidak disertai penjelasan memadai dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di antara kader.
“Saya tidak bermaksud menuduh. Namun, kesan semacam ini, benar atau tidak, dapat melukai rasa keadilan di kalangan kader dan menjauhkan partai dari semangat demokrasi yang menjadi jati dirinya,” tulisnya.
Bagi Bang Naga, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang akan menduduki kursi Ketua DPC. Lebih dari itu, ia mempertanyakan bagaimana partai menjaga prinsip demokrasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh kader.
Karena merasa tidak lagi sejalan dengan arah organisasi, mantan aktivis yang kini berprofesi sebagai pengacara itu akhirnya memilih mengakhiri keterlibatannya di Partai Demokrat.
“Karena itu, daripada bertahan dengan setengah hati, saya memilih bersikap jujur dan mundur secara terhormat,” tegasnya.
Dalam surat tersebut, Hafidz menyatakan pengunduran dirinya mencakup jabatan Sekretaris DPC sekaligus keanggotaannya di Partai Demokrat. Ia juga menyatakan kesiapannya menyerahkan seluruh dokumen administrasi kesekretariatan serta mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada pengurus partai.
Meski memilih meninggalkan organisasi, Bang Naga tetap menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPC, seluruh jajaran pengurus, pengurus DPAC, kader, dan simpatisan yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan politiknya.
Ia mengaku pengalaman selama berada di Partai Demokrat memberikan pelajaran berharga mengenai politik, organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Hafidz juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, maupun sikap dan tutur kata yang mungkin kurang berkenan selama menjalankan tugas organisasi.
Menutup surat pengunduran dirinya, Hafidz memastikan keputusan tersebut bersifat final.
“Keputusan ini bersifat final. Semoga Partai Demokrat, khususnya di Kabupaten Kotabaru, terus tumbuh menjadi rumah yang adil bagi seluruh kadernya dan senantiasa menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utama,” demikian pernyataan penutupnya.
Surat pengunduran diri tersebut turut ditembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat di Jakarta dan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan maupun DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru mengenai sejumlah persyaratan penjaringan yang dipersoalkan Hafidz masih belum diperoleh.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan.
(*)





