JAKARTA | TAKAM5.COM — Seluruh unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokat Rakyat untuk Nusantara (ARUN) dari berbagai wilayah di Indonesia bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam agenda nasional tersebut, M. Hafidz Halim, S.H., yang akrab disapa Bang Naga, hadir dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris DPD ARUN Kalimantan Selatan bersama jajaran DPP ARUN dan seluruh unsur pimpinan DPD ARUN se-Indonesia.
RDPU yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi ARUN untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta aspirasi organisasi terhadap penguatan regulasi pemberantasan tindak pidana di Indonesia.
Dalam agenda rapat, pembahasan meliputi penyampaian materi narasumber, pendalaman melalui sesi tanya jawab, hingga penutupan. Kehadiran jajaran DPP bersama seluruh unsur pimpinan DPD ARUN se-Indonesia menunjukkan komitmen organisasi dalam mengawal isu strategis penegakan hukum nasional.
Sebagai Sekretaris DPD ARUN Kalimantan Selatan, Bang Naga menilai RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memperkuat upaya negara dalam memberantas tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi maupun berbagai kejahatan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
“Bagi kami, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana. Negara tidak boleh kalah dalam upaya menyelamatkan dan mengembalikan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Jangan sampai kekayaan negara maupun hak masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana tidak mendapatkan pemulihan sebagaimana mestinya,” tegas Bang Naga.
ARUN Usulkan Lembaga Pengelola Aset di Bawah Pengawasan Kejaksaan Agung
Dalam pembahasan tersebut, ARUN juga menyampaikan usulan strategis terkait mekanisme kelembagaan dalam pelaksanaan perampasan aset apabila RUU tersebut nantinya disahkan menjadi undang-undang.
ARUN mengusulkan agar lembaga yang nantinya dibentuk untuk mengelola aset hasil perampasan tetap berada di bawah pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Usulan tersebut dinilai dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset, mengingat institusi kejaksaan telah memiliki jaringan kelembagaan hingga ke berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Bang Naga, keberadaan jaringan kejaksaan di seluruh daerah dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam membangun sistem pengelolaan dan pengawasan aset yang terintegrasi.
“ARUN mendukung agar RUU Perampasan Aset nantinya dapat disahkan menjadi undang-undang. Namun, kami juga memberikan masukan agar lembaga yang dibentuk untuk mengelola aset hasil perampasan tetap berada di bawah pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertimbangannya, Kejaksaan sudah memiliki struktur dan jaringan kelembagaan hingga ke daerah-daerah, sehingga diharapkan penerapannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bang Naga menegaskan bahwa penerapan perampasan aset tidak boleh hanya berorientasi pada pemberantasan tindak pidana korupsi atau kejahatan yang merugikan keuangan negara. Regulasi tersebut juga harus memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana yang secara langsung merugikan masyarakat.
Salah satu contoh yang disorot adalah tindak pidana penipuan. Menurutnya, pelaku penipuan tidak cukup hanya dijatuhi hukuman pidana, tetapi pemulihan kerugian korban juga harus menjadi perhatian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Implementasi perampasan aset harus dilakukan secara tegas dan tidak hanya menyasar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Pelaku tindak pidana lainnya yang merugikan masyarakat juga harus menjadi perhatian, termasuk pelaku penipuan. Jangan sampai korban hanya melihat pelaku dihukum secara pidana, sementara kerugian yang dialaminya tidak mendapatkan pemulihan. Aset pelaku yang terbukti berasal dari tindak pidana harus dapat ditelusuri dan dirampas melalui mekanisme hukum yang sah untuk mendukung pemulihan kerugian korban,” tegasnya.
Tetap Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum
Di sisi lain, Bang Naga juga mengingatkan bahwa penerapan kewenangan perampasan aset harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum.
“Semangat memberantas kejahatan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak warga negara. Jangan sampai kewenangan perampasan aset disalahgunakan atau justru merugikan masyarakat yang tidak bersalah. Karena itu, mekanisme hukum, pengawasan, dan perlindungan hak masyarakat harus diatur secara jelas dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Menurut Bang Naga, kehadiran seluruh unsur pimpinan DPD ARUN dari berbagai daerah bersama DPP merupakan wujud komitmen organisasi untuk mengawal kebijakan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami dari ARUN Kalimantan Selatan hadir bersama DPP dan seluruh unsur pimpinan DPD ARUN se-Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana bukan hanya menjadi kepentingan satu daerah, melainkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kami berharap RUU Perampasan Aset dapat melahirkan regulasi yang kuat, adil, transparan, dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Kehadiran jajaran DPP dan pimpinan DPD ARUN se-Indonesia dalam RDPU Komisi III DPR RI tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi organisasi dalam memberikan masukan terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional.
ARUN berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif dalam mengawal lahirnya regulasi yang berorientasi pada kepentingan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Bagi Bang Naga, keterlibatan ARUN Kalimantan Selatan dalam forum nasional ini merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk memastikan aspirasi daerah turut menjadi bagian dalam perjuangan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di tingkat nasional.
(*)






