Semarang, Jateng | TAKAM5.COM – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Workshop Budaya Anti Korupsi yang dihadiri oleh Bupati Tanah Bumbu, dr. HM Zairullah Azhar, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala SKPD, Camat, dan sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan ini berlangsung mulai 21- 22 Januari 2025 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Workshop yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini mengusung tema “Implementasi Konsolidasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa”. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Hasanuddin Sag, memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut dan berharap agar workshop serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. “Kegiatan seperti ini sangat penting untuk mempererat kerja sama antara legislatif dan eksekutif, sekaligus memperkuat silaturahmi antarinstansi,” kata H. Hasanuddin.
Dalam kesempatan itu, Mina Ayu Roswyda, yang menjadi salah satu pemateri, menekankan pentingnya sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan terhadap korupsi. Ia menyampaikan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, dan profesionalisme, sesuai dengan prinsip good governance.
Sementara itu, Saepuloh, Kepala Subauditorat Kalimantan Selatan II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menjelaskan sejumlah langkah penting untuk mencegah praktik korupsi di sektor pengadaan. Di antaranya adalah transformasi kelembagaan, pencegahan penyimpangan, penindakan terhadap penyimpangan, serta penerapan sistem informasi yang lebih transparan. Saepuloh juga menekankan pentingnya pembangunan zona integritas dan penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi (SMAP) sebagai langkah strategis dalam memerangi korupsi.
Pihaknya berharap, langkah-langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menerapkan reformasi birokrasi, menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(*)
Baca juga
